DIGTALPOS.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti temuan adanya sejumlah program strategis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memperoleh alokasi anggaran sama sekali atau bernilai nol rupiah pada Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah.
Temuan itu mengemuka setelah Komisi IV DPRD Samarinda melakukan serangkaian evaluasi dan rapat kerja bersama OPD yang menjadi mitra kerjanya. Dari hasil pembahasan tersebut, dewan menemukan bahwa pengosongan anggaran tidak hanya terjadi pada satu instansi, melainkan juga di beberapa bidang pada OPD lain yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah kota.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah bidang yang tidak mendapatkan dukungan anggaran sama sekali pada tahun berjalan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena bidang-bidang tersebut merupakan bagian yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Keluhan mengenai anggaran nol rupiah di tahun berjalan ini tidak hanya terjadi di satu instansi. Kemarin di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) ada temuan serupa, lalu di bidang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga ada yang kosong seperti itu,” ujar Novan, Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cermat dan tetap mengedepankan skala prioritas agar tidak mengorbankan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Novan, efisiensi anggaran tidak seharusnya dilakukan dengan menghapus seluruh alokasi pada suatu bidang. Sebab, meskipun anggaran yang diberikan relatif kecil, keberadaannya tetap penting untuk memastikan roda organisasi dan pelaksanaan program tetap berjalan.
“Kami tidak meminta anggaran yang besar. Diberikan alokasi puluhan juta rupiah saja sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk bergerak. Namun, dampaknya sangat besar terhadap capaian program pemerintah kota secara keseluruhan,” tegasnya.
Politisi tersebut menilai setiap bidang di dalam OPD memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ketika salah satu bidang tidak memperoleh dukungan anggaran, maka pelaksanaan program yang telah dirancang berpotensi tidak berjalan optimal. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi pencapaian target kinerja pemerintah kota.
Selain berdampak pada pelaksanaan kegiatan, pengosongan anggaran juga dinilai dapat menghambat inovasi dan berbagai program pengembangan yang selama ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi IV DPRD Samarinda akan menghimpun seluruh data dan masukan dari OPD mitra kerja yang mengalami persoalan serupa. Seluruh hasil evaluasi tersebut akan dirangkum sebagai bahan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda.
Novan menyebut, langkah tersebut dilakukan agar DPRD memiliki gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan riil masing-masing OPD sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait penyesuaian anggaran.
“Hasil evaluasi ini akan kami serahkan secara resmi ke tim Badan Anggaran DPRD Samarinda guna disinkronkan dan dibandingkan dengan usulan yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot,” ujarnya.
Melalui proses sinkronisasi tersebut, DPRD berharap dapat menemukan solusi yang tepat agar program-program strategis yang sempat tidak mendapatkan alokasi anggaran tetap dapat berjalan, sekaligus memastikan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pencapaian sasaran pembangunan Kota Samarinda. (Adv)
