DIGTALPOS.com, Bontang – DPRD Kota Bontang mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor investasi. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah potensi tekanan fiskal yang bisa berdampak luas, termasuk pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi B DPRD Bontang bersama DPMPTSP. Dalam forum itu, para legislator menekankan pentingnya strategi konkret untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kota Bontang agar sumber-sumber pendapatan daerah terus bertumbuh.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa penguatan PAD tidak bisa ditunda. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat mengantisipasi kemungkinan menurunnya kapasitas fiskal yang selama ini masih relatif stabil.
“Kalau kondisi ini tidak segera kita kejar, maka dampaknya nanti akan dirasakan, termasuk oleh teman-teman ASN,” ucap Rustam, Senin (4/5/2026).
Rustam menjelaskan, saat ini Bontang masih berada dalam kategori daerah dengan kondisi fiskal yang cukup menguntungkan. Hal ini ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat serta ruang belanja yang masih relatif fleksibel. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak akan bertahan selamanya tanpa adanya upaya serius untuk memperkuat PAD secara mandiri.
Menurutnya, sektor investasi menjadi salah satu instrumen paling strategis untuk mendongkrak pendapatan daerah. Masuknya investor tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Sekarang status kita masih masuk kategori kota besar, itu masih menguntungkan. Tapi kalau nanti turun, otomatis kita juga akan terkena dampaknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rustam mengingatkan agar Bontang tidak mengalami kondisi serupa dengan sejumlah daerah lain yang mulai menghadapi tekanan fiskal. Ia mencontohkan, di beberapa wilayah, penurunan kemampuan keuangan daerah bahkan berujung pada kebijakan yang tidak populer, seperti pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Jangan sampai kita seperti itu. Ketika kemampuan keuangan tidak kuat, akhirnya berdampak pada pemotongan TPP. Ini tentu harus kita antisipasi sejak dini,” pungkasnya.
DPRD pun berharap DPMPTSP dapat memperkuat inovasi dalam pelayanan perizinan, memangkas birokrasi yang berbelit, serta aktif mempromosikan potensi unggulan daerah kepada calon investor. Dengan langkah tersebut, diharapkan arus investasi ke Bontang semakin meningkat dan mampu menjadi penopang utama dalam menjaga kesehatan fiskal daerah di masa mendatang. (Adv)
