DIGITALPOS.com, Bontang – Di tengah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memaksa sejumlah proyek fisik ditunda, Pemerintah Kota Bontang memilih tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen itu ditegaskan melalui keberlanjutan Program Pro RT yang dinilai menjadi denyut pembangunan dari tingkat paling bawah.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal yang tengah dihadapi bukan hanya dialami Bontang, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat membuat ruang gerak anggaran daerah semakin terbatas, sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas.
“Situasi ini terjadi secara nasional. Hampir semua daerah merasakan dampak dari penyesuaian transfer pusat. Bontang pun demikian, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Agus Haris saat menghadiri Halal Bihalal Perkumpulan Sukowati Sragen Bontang (PSSB) di Lamin Kodim 0908, Minggu (26/4/2026).
Kendati berada dalam tekanan fiskal, Pemkot Bontang tidak ingin mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Agus menegaskan, pembangunan yang berpihak kepada warga tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah keterbatasan anggaran.
“Komitmen kami jelas, pembangunan harus tetap berjalan dan harus berpihak kepada masyarakat. Program yang manfaatnya langsung dirasakan warga tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Salah satu program unggulan yang tetap dipertahankan adalah Program Pro RT. Program ini dinilai strategis karena menyasar kebutuhan riil masyarakat di tingkat lingkungan, mulai dari perbaikan sarana prasarana skala kecil hingga kegiatan pemberdayaan warga.
Dalam pelaksanaannya, setiap RT di Kota Bontang memperoleh pagu anggaran maksimal sebesar Rp30 juta. Anggaran tersebut dikelola melalui kelurahan guna memperkuat koordinasi, pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan dana.
“Melalui skema kelurahan, kita ingin memastikan koordinasi berjalan lebih baik dan penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal,” jelas Agus.
Ia menambahkan, Program Pro RT tidak sekadar menjadi program rutin, tetapi diarahkan sebagai instrumen pembangunan partisipatif. Warga diberikan ruang untuk menentukan prioritas kebutuhan di lingkungannya masing-masing, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Program ini harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Baik itu perbaikan fasilitas lingkungan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi warga,” tambahnya.
Di sisi lain, sebagai langkah strategis menjaga kesehatan keuangan daerah, Pemkot Bontang memutuskan menunda sejumlah proyek fisik berskala besar. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk menghindari risiko pembebanan utang serta menjaga stabilitas fiskal daerah dalam jangka panjang.
“Kami memilih menunda proyek-proyek besar agar keuangan daerah tetap sehat. Dengan begitu, kita bisa memberi ruang lebih besar bagi program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Langkah tersebut, lanjut Agus, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi yang serba terbatas.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu prinsip yang kami pegang,” pungkasnya. (Adv)
