DIGTALPOS.com, Bontang – Rencana pengelolaan wisata Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga mulai mendapat sorotan dari DPRD Kota Bontang. Legislator meminta proses penunjukan investor dilakukan secara terbuka dan tidak tertutup agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas arah pengembangan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Taman tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi menegaskan, keterbukaan dalam proses pengelolaan wisata sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pengembangan Pulau Beras Basah bukan hanya soal investasi dan bisnis pariwisata, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata di kawasan tersebut.
Ia berharap, calon investor yang nantinya dipercaya mengelola Pulau Beras Basah dapat memaparkan konsep pengelolaan secara langsung di hadapan DPRD Bontang. Bahkan, Winardi mengusulkan agar pemaparan tersebut juga melibatkan media massa sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi prosesnya.
“Kalau bisa nanti presentasi juga di DPRD. Wartawan media juga masuk, itu bagian dari transparansi,” ujar Winardi, belum lama ini.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, keterbukaan menjadi langkah penting agar publik mengetahui konsep wisata yang akan dikembangkan, mulai dari fasilitas, sistem pengelolaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya ruang diskusi terbuka, masyarakat maupun DPRD dapat memberikan masukan sebelum kerja sama resmi dijalankan pemerintah daerah.
Winardi menilai, Pulau Beras Basah memiliki nilai strategis sebagai ikon wisata Bontang yang selama ini dikenal luas oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Karena itu, pengembangannya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Selain menyoroti transparansi, DPRD juga mengingatkan agar pengelolaan wisata tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif. Ia menegaskan, pelaku usaha kecil dan jasa wisata yang selama ini menggantungkan penghasilan di Pulau Beras Basah jangan sampai tersingkir akibat masuknya investor baru.
“Kasih kesempatan juga warga lokal, libatkan mereka. Ini bagian dari kearifan lokal,” tegasnya.
Ia mencontohkan, jasa transportasi pengantar wisatawan, penyewaan perlengkapan wisata, hingga pedagang kecil yang selama ini beroperasi di kawasan wisata harus tetap dilibatkan dalam sistem pengelolaan baru. DPRD tidak ingin seluruh layanan wisata diambil alih sepenuhnya oleh pihak investor sehingga masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian.
Menurut Winardi, keterlibatan warga justru bisa menjadi nilai tambah bagi pengembangan wisata Pulau Beras Basah. Sebab, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat merasakan nuansa budaya dan keramahan masyarakat lokal yang selama ini menjadi daya tarik tersendiri.
Di sisi lain, DPRD Bontang turut mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang. Berbagai upaya penataan kawasan wisata dinilai mulai menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kebersihan dan penataan fasilitas pendukung di kawasan Pulau Beras Basah.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata tersebut tetap harus mengedepankan kepentingan publik. Pulau Beras Basah selama ini dikenal sebagai destinasi wisata terbuka yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sehingga aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung harus tetap menjadi prioritas utama.
Winardi pun mengingatkan agar kehadiran investor tidak mengubah karakter Pulau Beras Basah menjadi kawasan wisata eksklusif yang hanya bisa diakses kalangan tertentu. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kebijakan pengelolaan tetap berpihak kepada masyarakat luas.
“Jangan sampai nanti karena dikelola pihak ketiga, akhirnya jadi eksklusif. Kita ingatkan dari sekarang supaya itu tidak terjadi,” pungkasnya. (Adv)
