DIGTALPOS.com, Tenggarong – Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama saat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 di hadapan DPRD Kukar.
Sidang paripurna yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini mengungkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 88,75% dan serapan belanja daerah mencapai 88,14%, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan fiskal sepanjang tahun anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menata anggaran secara optimal.
“Angka ini bukan hanya statistik, tapi mencerminkan efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Sunggono dalam pemaparannya.
Selain itu, ia juga menyoroti keberhasilan Pemkab Kukar dalam menerapkan tema pembangunan berbasis desa dan kecamatan, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pencapaian penting dari strategi ini adalah perolehan penghargaan nasional atas program pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.
Penyampaian LKPJ 2024 ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, menyambut baik laporan ini dan menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan alat evaluasi yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di Kukar.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Junadi.
Sidang paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kukar, serta sejumlah kepala OPD terkait. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terus ditingkatkan, diharapkan pengelolaan anggaran di Kukar semakin efektif dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah. (Adv)
