DIGTALPOS.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menghadiri sekaligus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2022 pada Paripurna ke – 11, Selasa (28/3/2023).
Dalam penyampaiannya Hadi Mulyadi mengatakan bahwa LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
Selain itu, ia juga menyampaikan pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan APBD tahun 2022, dengan urutan sebagai berikut;
Adapun yang pertama, Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan; Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Ia mengatakan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 memiliki target sebesar Rp12,469 Triliun dan terealisasi sebesar Rp16,804 Triliun atau sebesar 134,77 persen.
“Kemudian, untuk belanja daerah pada tahun 2022 Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah, diantaranya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer,” ucap Hadi.
Selain itu Hadi memaparkan, Alokasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebelum Perubahan sebesar Rp11,501 Triliun menjadi sebesar Rp14,679 Triliun.
“Hal tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp3,178 Triliun atau 28 persen,”ungkap Hadi.
Menyikapi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2022, DPRD bakal siapkan langkah.
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengatakan pihaknya segera membentuk pansus guna mengevaluasi LKPj Gubernur Kaltim 2023.
“Ini tentu akan kami evaluasi, akan kami pastikan kembali terkait LKPJ tersebut,” kata Samsun, Selasa (28/3/2023).
“Nanti akan kita bentuk pansus yang akan melakukan evaluasi dan juga melakukan verifikasi terhadap kinerja yang disampaikan gubernur tadi,” imbuhnya.
Samsun menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintah daerah di 2023 ini.
“Ada beberapa PR yang belum selesai. Ini juga harus diselesaikan segera. Ada beberapa target pengentasan kemiskinan, target stunting dan sebagainya. Makanya kita harus evaluasi detailnya,” tegasnya.
Meski begitu, Samsun mengapresiasi seluruh capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Kaltim (ADV/DPRD Kaltim)
