DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Kurangnya akurasi data penerima manfaat dalam program pengentasan kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Syaiful Bakhri. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat menghambat efektivitas program dan mengurangi dampak positif bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Syaiful menekankan pentingnya proses penjaringan data yang akurat untuk memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Ia mengungkapkan bahwa berbagai program pemerintah daerah, seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan bagi pengembangan UMKM, telah berjalan namun seringkali tidak tepat sasaran.
“Banyak program sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk menjangkau lebih banyak yang benar-benar membutuhkan, kita memerlukan data yang tepat,” ungkap Syaiful saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Syaiful menambahkan, tahapan dan proses dalam program ini masih perlu ditingkatkan. Tanpa data yang benar-benar akurat, efektivitas program akan sulit diukur, sehingga hasilnya kurang maksimal. “Program ini sebenarnya sudah baik, tetapi kualitasnya masih bisa ditingkatkan. Penataan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, penjaringan data penerima manfaat harus dimulai dari tingkat RT hingga aparat desa. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan tersalurkan tepat sasaran. “Dengan penjaringan data dari tingkat paling bawah, kita bisa memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak,” jelasnya.
Selain itu, Syaiful juga mengklarifikasi, DPRD hanya berperan dalam mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan. “Kami di DPRD berperan mengawasi dan menyetujui anggaran, bukan menentukan penerima bantuan. Data tersebut dikumpulkan oleh aparat desa dan diserahkan ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Syaiful berharap, data yang dihimpun langsung dari masyarakat dapat meminimalisir kekeliruan dalam penyaluran bantuan, sehingga potensi salah sasaran dapat dikurangi. “Jika datanya sudah akurat, tidak perlu lagi ada spekulasi siapa yang layak atau tidak. Ini juga akan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan,” ucapnya.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar program pemerintah berjalan efektif dan efisien. “Kami ingin masyarakat ikut memantau agar program ini benar-benar tepat guna. Dengan begitu, Kutim bisa semakin maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutup Syaiful. (Adv)
