DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah, mengkritik keras pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Menurutnya, program ini lebih banyak menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Bimtek sekarang digelar hampir di semua lini, seolah-olah pemerintah kebingungan dalam menghabiskan anggaran,” ucapnya Julfansyah, kepada awak media beberapa waktu lalu.
Julfansyah mengungkapkan, sebelumnya bimtek hanya difokuskan pada sektor tertentu, namun kini hampir semua lapisan masyarakat ikut serta. “Dulu tidak ada bimtek untuk linmas (perlindungan masyarakat) atau RT (Rukun Tetangga), sekarang hampir semua pihak diikutsertakan. Ini bukan soal kegagalan pemerintah, namun lebih kepada pengelolaan anggaran yang kurang tepat,” sebutnya.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk bimtek seharusnya difokuskan pada program yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat. Ia berpendapat, terlalu banyak dana yang tersia-sia pada kegiatan yang tidak memberikan hasil konkret. “Banyak bimtek yang dilaksanakan, tapi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut, Julfansyah juga menyoroti pengelolaan anggaran Pemkab Kutim yang dinilai kurang optimal meskipun memiliki dana yang cukup besar. “Pemkab Kutim memiliki anggaran yang cukup besar, namun pengelolaannya terkesan tidak fokus. Ini menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani,” ujar Julfansyah.
Ia pun menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kami di DPRD ingin memastikan anggaran digunakan untuk hal-hal yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya kegiatan yang tidak jelas tujuannya,” tambahnya.
Julfansyah mengusulkan agar Pemkab Kutim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program bimtek yang telah dilaksanakan. “Kami berharap Pemkab melakukan tinjauan ulang untuk memastikan apakah bimtek ini benar-benar memberikan manfaat atau hanya sekadar formalitas semata,” ungkapnya.
Selain itu, Julfansyah juga menyarankan agar anggaran yang selama ini dialokasikan untuk bimtek dialihkan ke program-program yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat. “Dana yang ada seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan jalan atau program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. Ini akan jauh lebih bermanfaat,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Julfansyah mengingatkan tujuan utama dari pengelolaan anggaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga. Jangan sampai anggaran hanya dihabiskan tanpa ada dampak yang jelas,” tutupnya. (Adv)
