Serapan Anggaran Rendah, DPRD Kutim Kritik Kinerja TAPD: Target Rp14 Triliun Terancam Gagal

Serapan Anggaran Rendah, DPRD Kutim Kritik Kinerja TAPD: Target Rp14 Triliun Terancam Gagal
Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (ist)

DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga triwulan ketiga tahun 2024 baru mencapai 29,47 persen dari total anggaran sebesar Rp14 triliun.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari Faizal Rachman, Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi anggaran tersebut di sisa waktu yang semakin menipis menuju akhir tahun.

“Kami sudah beberapa kali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera memaksimalkan serapan anggaran. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD,” ujar Faizal saat ditemui awak media baru-baru ini.

Pada awalnya, APBD Kutim tahun 2024 hanya sebesar Rp9,1 triliun. Namun, dalam APBD Perubahan, anggaran ini naik signifikan menjadi Rp14 triliun, didorong oleh dua kebijakan baru. “Kita baru pertama kali menerima DBH dari sektor sawit, sehingga ada tambahan anggaran yang cukup besar tahun ini,” jelas Faizal.

Selain peningkatan anggaran dari kebijakan baru, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun turut menambah total anggaran tahun ini. Namun, Faizal menyayangkan rendahnya realisasi anggaran, meskipun anggaran yang tersedia sangat besar. “Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Sayangnya, serapan anggaran masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Untuk memantau progres anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutim telah menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang tahun 2024, yakni pada bulan Februari, April, Juli, dan Oktober. “Pada rapat bulan April, serapan anggaran baru mencapai 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun hingga Oktober ini, realisasinya baru mencapai 29,47 persen, jauh dari target 75 persen yang kita harapkan,” tambah Faizal.

Dengan sisa waktu dua bulan hingga akhir tahun, Faizal pesimis target serapan anggaran sebesar Rp14 triliun bisa tercapai. “Melihat progres yang ada, saya pesimistis anggaran sebesar itu bisa terserap seluruhnya dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak segera diambil langkah konkret, pembangunan akan terhambat dan potensi anggaran akan menjadi Silpa lagi,” tutupnya.

Situasi ini memicu kekhawatiran akan tertundanya berbagai proyek pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim. Tekanan semakin besar pada TAPD untuk segera menemukan solusi efektif demi menghindari akumulasi anggaran yang tidak terserap, yang dapat berdampak negatif pada pencapaian target pembangunan daerah. (Adv)

Penulis: AdiEditor: Redaksi