DIGTALPOS.com, Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, Jumat (14/3/2025).
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, ini dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, jajaran Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Forum ini merupakan bagian dari amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas.
Sunggono menekankan perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang belum berjalan optimal, seperti Perda terkait rumah walet, guna meningkatkan PAD. Ia juga mendorong pengelolaan aset daerah secara lebih efektif agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kita harus fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dengan mengevaluasi regulasi yang kurang efektif dan memaksimalkan potensi dari berbagai sektor. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat terus berjalan tanpa terlalu bergantung pada DBH,” ujar Sunggono.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa tujuan utama yang diusung dalam forum ini antara lain:
Sinkronisasi program kegiatan antar-OPD,
Menjaring aspirasi masyarakat,
Menyelaraskan rencana kerja daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Selain itu, Sunggono menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program-program yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Sinergi antar-perangkat daerah harus diperkuat agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik,” tambahnya.
Forum ini diharapkan menghasilkan dokumen kesepakatan, berita acara, rekomendasi, serta rencana aksi tindak lanjut yang berbasis data akurat dan kebutuhan masyarakat yang telah terverifikasi.
Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kukar bertekad untuk meningkatkan kemandirian finansial serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Adv)
