DIGTALPOS.com, Kutim – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melanjutkan agenda kunjungan lapangannya ke wilayah utara provinsi. Pada Rabu (7/5/2025), rombongan melakukan peninjauan langsung ke kawasan Jalan menuju Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
Fokus kunjungan ini adalah meninjau proyek penggantian jalan provinsi yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan dan kini dibangun kembali oleh PT GAM, serta pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan di Kecamatan Sangkulirang.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus LKPj, Agus Aras, dan didampingi sejumlah anggota seperti Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah, dan Abdul Giaz. Mereka juga turut didampingi tenaga ahli, staf Pansus, serta perwakilan dari Dinas PUPR-Pera Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan standar infrastruktur yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas konstruksi, aspek keamanan, maupun manfaat langsung bagi masyarakat.
Agus Aras menekankan pentingnya penggantian jalan tersebut demi menjamin kelancaran transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi warga. “Kami berharap jalan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada akses darat untuk mobilitas sehari-hari,” ujarnya di lokasi.
Ia juga menegaskan bahwa proyek ini harus menjadi solusi jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. “Kami tidak ingin proyek ini sekadar menjadi pengganti sementara. Harus ada peningkatan kualitas yang nyata, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang,” tambahnya.
Selain jalan, pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan juga menjadi perhatian penting. Infrastruktur penghubung ini dinilai sangat strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kutai Timur.
Dengan peninjauan ini, Pansus berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Temuan lapangan ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi, guna mendorong perbaikan layanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan. (Adv)
