DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Komisi D, berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan mengenai progres pelaksanaan dua program penting, beasiswa dan seragam sekolah gratis. Pemanggilan ini direncanakan karena banyaknya laporan dari masyarakat mengenai keterlambatan dalam proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan rinci mengenai kedua program tersebut. Program beasiswa dan penyediaan seragam gratis adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa di Kutim. Namun, belakangan ini, terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang dilaporkan menghambat kelancaran pelaksanaannya.
“Kami ingin mendengar langsung dari Kepala Disdikbud mengenai sejauh mana perkembangan kedua program ini. Kami perlu tahu apakah ada masalah yang menghambat pelaksanaan program beasiswa dan seragam gratis, dan apa langkah yang sudah diambil untuk menyelesaikannya,” ujar Julfansyah setelah menghadiri rapat Badan Musyawarah DPRD Kutim, Senin (4/11/2024).
Selain membahas masalah beasiswa dan seragam gratis, Julfansyah juga menyoroti lambatnya penyelesaian proyek infrastruktur pendidikan di sejumlah kecamatan, terutama yang berada di daerah pemilihan (Dapil) Kutim III. Kecamatan-kecamatan dalam Dapil tersebut, seperti Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, dan Batu Ampar, telah lama menunggu perbaikan infrastruktur yang dinilai masih kurang memadai.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai proyek infrastruktur sekolah yang belum juga selesai, padahal anggarannya sudah ada. Kami perlu memastikan proyek-proyek ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan tidak mengganggu proses belajar mengajar di daerah-daerah tersebut,” tambah Julfansyah.
Sekretariat DPRD Kutim sudah diminta untuk segera mengatur jadwal pertemuan dengan pihak Disdikbud guna membahas masalah-masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat demi kelancaran program pendidikan di Kutim. Komisi D DPRD Kutim berharap agar kedua program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa di seluruh wilayah Kutim. (Adv)
