DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang digelar di kantor DPRD Kutim, Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Kari Palimbong, mengungkapkan sejumlah poin penting terkait arah pembangunan daerah di masa depan.
Salah satu hal yang disoroti adalah pentingnya penyesuaian RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta rencana pembangunan wilayah lainnya untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
“RPJPD ini harus linear dan sinkron dengan RPJPN serta RPJPD wilayah. Kami sudah membahas hal tersebut, dan alhamdulillah, semuanya sudah sesuai,” ujar Kari, belum lama ini.
Kari juga menyampaikan, sektor batu bara masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Namun, ia menegaskan ketergantungan terhadap sektor ini harus mulai diminimalisir dengan langkah diversifikasi ekonomi. Salah satu langkah penting yang disarankan adalah pengembangan industri sawit yang berpotensi besar untuk memperkuat ekonomi Kutai Timur.
“Batu bara masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah, tapi ini tidak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, kita perlu mendorong hilirisasi industri sawit sebagai sektor prioritas untuk masa depan,” ungkap Kari.
Di sisi lain, Kari mengingatkan, kendati industri sawit memiliki potensi besar, masih ada tantangan besar yang dihadapi petani sawit lokal. Ia menyoroti ketergantungan petani terhadap perusahaan yang sering membuat harga sawit tidak stabil, bahkan sering merugikan petani.
“Harus ada dorongan lebih untuk sektor ini, terutama dari pihak swasta. Sayangnya, karena beberapa alasan, swasta sering absen. Petani kita masih bergantung pada perusahaan, yang menyebabkan harga sawit mudah dimanipulasi,” jelasnya.
Sebagai solusi, Kari berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis untuk mendukung petani sawit dan menciptakan stabilitas harga. Ia sangat menyesalkan kenyataan bahwa ketika hasil panen melimpah, harga sawit justru anjlok, yang mengakibatkan kerugian bagi petani.
“Kasihan petani kita. Ketika panen melimpah, harga malah turun. Pemerintah perlu hadir untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Sebagai politisi dari Partai Golkar, Kari juga menegaskan pentingnya RPJPD sebagai pedoman utama dalam pembangunan Kutai Timur. Meskipun RPJPD bersifat jangka panjang, rencana tersebut tetap akan disesuaikan melalui perencanaan pembangunan menengah dan lima tahunan yang akan disusun setelah bupati terpilih.
“RPJPD ini berlaku 20 tahun, tapi nanti akan ada penegasan melalui RPJPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana lima tahunan. Itu akan menjadi acuan dalam pembangunan ke depan,” tutup Kari. (Adv)
