DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menyoroti penempatan jabatan di lingkup pemerintahan daerah yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan kompetensi.
Julfansyah mengajak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi sistem penempatan jabatan di dinas-dinas Pemkab Kutim agar dapat memastikan pejabat yang ditempatkan di posisi strategis memiliki keahlian yang relevan dengan bidang tugasnya.
Julfansyah menilai, selama ini banyak jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak seharusnya, bahkan untuk mendapatkan posisi tertentu. “Sekarang, banyak dinas yang meminta jabatan tersebut dengan imbalan. Akibatnya, pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya tetap menduduki jabatan itu,” jelasnya, saat berbincang dengan awak media beberapa waktu lalu.
Praktik tersebut, menurut Julfansyah, berisiko merugikan masyarakat karena dapat berdampak pada kinerja pemerintahan yang tidak optimal. Ia khawatir kualitas pelayanan publik akan semakin menurun jika hal ini dibiarkan terus berlangsung. “Jika sistem penempatan jabatan tidak dibenahi, kita akan semakin kesulitan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini akan menghambat kemajuan daerah,” tegasnya.
Julfansyah juga mengingatkan, untuk mencapai hasil yang maksimal, jabatan-jabatan strategis di Pemkab Kutim harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang terkait. Menurutnya, penempatan pegawai yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. “Penting untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sehingga kerja mereka bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk daerah kita,” ujarnya.
Selain itu, Julfansyah menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai kurang efektif. Dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya Pemkab Kutim mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Namun, hal itu menjadi sia-sia jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. “Anggaran yang besar harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi itu tidak akan maksimal tanpa dukungan SDM yang kompeten,” jelasnya.
Julfansyah berharap pemerintah daerah segera melakukan reformasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penempatan jabatan. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan kinerja pemerintahan dan membawa hasil yang lebih baik bagi masyarakat Kutim. “Kita perlu reformasi dalam pengelolaan SDM agar kinerja pemerintah semakin baik dan bisa memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
