DIGTALPOS.com, Samarinda – Upaya menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur terus diperkuat. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis (12/6/2025).
Bertempat di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim, rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan evaluatif dan persiapan menuju penyusunan IDI yang menjadi parameter utama dalam menilai dinamika demokrasi di tingkat daerah.
IDI tidak hanya mengukur stabilitas politik, tetapi juga mengamati berbagai indikator penting seperti partisipasi masyarakat, hak-hak sipil, serta kinerja lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mengawal demokrasi.
Mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, hadir Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq, yang turut memberikan pandangan terkait peran legislatif dalam mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan transparan.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Ely Uswatun Kasanah, serta akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena, yang memberikan perspektif akademik dan data empiris terkait kondisi demokrasi di Kaltim.
Dalam pemaparannya, Firdaus menekankan pentingnya IDI sebagai alat ukur yang komprehensif. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2019, IDI telah menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan akan kembali diperkuat dalam RPJMD 2025–2029.
“Indeks Demokrasi Indonesia mengukur tiga aspek krusial: kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret kondisi demokrasi yang sesungguhnya. Semua pihak, baik OPD, lembaga legislatif, maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan demokrasi yang sehat,” ujar Firdaus.
Ia juga menambahkan bahwa capaian IDI akan menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan kepemimpinan kepala daerah. Lebih dari itu, indeks ini dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembangunan dan alokasi anggaran berbasis prinsip-prinsip demokrasi.
“IDI bukan hanya bicara politik. Ia juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, hingga budaya. Ketika demokrasi di daerah kuat, maka pembangunan nasional pun akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” tambah Firdaus.
Sementara itu, para narasumber dalam rapat juga menyoroti pentingnya validitas data dan sinergi antarinstansi untuk menghasilkan IDI yang akurat dan merepresentasikan kondisi lapangan. Kolaborasi dengan akademisi dan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menjaga objektivitas dan transparansi proses penyusunan IDI.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum awal bagi Kaltim untuk meningkatkan skor IDI-nya di tahun 2025, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan publik. (Adv)
