DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Fraksi Gerindra Bersama Berkarya, melalui perwakilannya, Sutarmin, menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024. Mereka memberikan catatan kritis terhadap perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, yang dianggap kurang matang dan lebih berfokus pada kuantitas daripada dampak kualitas.
Sutarmin menyoroti pergeseran anggaran yang masif pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran dan berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran.
“Pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal,” ujarnya dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).
Menurut Sutarmin, faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman tentang kebijakan fiskal jangka panjang, menengah, dan pendek, serta belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
“Akibatnya, ekonomi Bontang tidak berkembang secara optimal dan masih bergantung pada Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Fraksi Gerindra Bersama Berkarya juga mempertanyakan beberapa hal penting kepada pemerintah daerah, seperti dasar kebijakan akuntansi pemerintah daerah, alasan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta sejauh mana terobosan dan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD.
Fraksi ini berharap, dengan adanya catatan dan masukan yang mereka sampaikan, pemerintah daerah dapat memperbaiki perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang secara lebih optimal. (Adv)
