DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Pada Rapat Kerja Dewan Kota Bontang, Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum mereka mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2024.
Pandangan ini dibacakan oleh anggota DPRD Bontang Maming, yang menekankan pentingnya transparansi dan pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, Maming menyampaikan bahwa target Pendapatan Daerah Bontang tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2,77 triliun. Pendapatan tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 296,33 miliar, Dana Transfer dari pusat Rp 2,46 triliun, dan Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 19,94 miliar. Sementara itu, anggaran Belanja Daerah dalam perubahan APBD 2024 mencapai Rp 3,35 triliun, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2,12 triliun, Belanja Modal Rp 1,23 triliun, dan Belanja Tidak Terduga Rp 3,63 miliar.
“Maka itu, kami menekankan pentingnya penjelasan rinci dari pemerintah mengenai pemanfaatan anggaran tersebut agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Maming, Sabtu (3/8/2024) lalu.
Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan memberikan beberapa rekomendasi penting untuk pemerintah Kota Bontang, di antaranya:
- Memastikan penyusunan APBD dan Perubahan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, agar program pemerintah dapat terlaksana dengan optimal.
- Menyusun APBD Perubahan sejalan dengan APBD murni untuk menghindari pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- Membuka lapangan pekerjaan guna mengatasi pengangguran di Kota Bontang.
“Pandangan umum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, demi kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Keselarasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi fokus utama fraksi ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Bontang terus meningkat,” tandasnya.
Dengan harapan agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi dan memastikan anggaran daerah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. (Adv)
