DIGTALPOS.com, Samarinda –Permasalahan fasilitas sekolah negeri dan kekhawatiran akan kisruh dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat.
Sejumlah sekolah di Bumi Etam (sebutan Kalimantan Timur) masih mengeluhkan minimnya sarana penunjang pendidikan, yang dikhawatirkan dapat menghambat proses belajar mengajar.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perwakilan sekolah negeri dan Dinas Pendidikan Kaltim.
“Setelah kita mengadakan RDP, memang disampaikan bahwa masih banyak kendala, terutama soal fasilitas. Banyak sekolah yang mengeluh karena keterbatasan sarana belajar yang mereka miliki,” jelas Fuad, Kamis (17/4/2025).
Pihaknyanmenegaskan bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. DPRD, kata dia, akan terus mendorong dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan dan memenuhi kebutuhan sekolah.
“Kami sudah minta informasi detail dari dinas terkait, dan kami siap membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” tegasnya.
Selain soal fasilitas, kata dia, proses PPDB yang kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat pun masih dikeluhkan. Fuad menilai agar regulasi yang dibuat harus disusun secara cermat dan berpihak kepada masyarakat.
“Yang paling kami tekankan adalah tidak boleh lagi terjadi kekisruhan saat PPDB. Ini momen penting bagi masyarakat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan. Regulasi harus dibuat sebaik mungkin agar pelaksanaan PPDB berjalan tertib dan adil,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fuad menyebut, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Karena itu, pelaksanaannya harus menjadi prioritas utama.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan. Maka wajib dijalankan secara maksimal,” kuncinya. (Adv)
