DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui, menilai efektivitas Satpol PP belum optimal lantaran beberapa kendala, seperti terbatasnya jumlah personel dan anggaran, menjadi penghambat utama dalam menjalankan tugas mereka.
“Efektivitas Satpol PP masih jauh dari harapan. Personel yang ada sangat terbatas, sehingga memengaruhi kinerja mereka di lapangan,” ungkap Yan saat ditemui oleh awak media belum lama ini.
Saat ini, Satpol PP Kutim hanya berada di Kecamatan Sangatta, padahal Kutim memiliki 18 kecamatan yang membutuhkan pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Hal ini menjadikan pengawasan di wilayah lain sangat terbatas.
“Kalau hanya ada di Sangatta, efektivitasnya sangat terbatas. Untuk itu, kami mendesak agar ada penambahan personel dan perbaikan sistem pengawasan yang lebih merata,” tegas Yan.
Lebih lanjut, Yan menyampaikan, DPRD Kutim akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum). Dalam raperda tersebut, Satpol PP akan diberikan tugas yang lebih besar, termasuk pengawasan ketertiban di seluruh wilayah Kutim.
“Ada pasal dalam Raperda yang mewajibkan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk Satpol PP. Selain itu, anggaran juga akan disesuaikan dengan peningkatan tugas dan wewenang mereka,” jelas Yan.
Yan berharap dengan disahkannya Perda tersebut, Satpol PP Kutim bisa segera melakukan perbaikan dalam hal jumlah personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah perbaikan yang bertahap, namun efektif, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman yang lebih baik bagi masyarakat Kutim.
“Kita tidak bisa terus membiarkan kondisi ini. Meski perubahan akan dilakukan secara bertahap, kita akan terus berusaha mencapainya demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (Adv)
