DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Kekurangan tenaga kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tantangan serius yang menghambat pelayanan publik. Hal ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, yang meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret.
“Beberapa OPD masih kekurangan tenaga teknis. Bahkan, sering kali mereka hanya memiliki operator untuk menjalankan tugas-tugas penting,” ungkap Anjas dalam wawancara di ruang kerjanya, belum lama ini.
Salah satu OPD yang terdampak adalah Dinas Koperasi dan UMKM, yang dinilai belum memiliki jumlah pegawai memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal, dinas ini memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di Kutim.
Anjas menekankan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Ia menyoroti kekurangan tenaga teknis kerap menjadi alasan keterlambatan pelayanan, terutama di instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Pelayanan publik yang optimal harus menjadi prioritas utama. Keterlambatan pelayanan karena kekurangan tenaga kerja tak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Anjas juga membuka peluang dukungan anggaran dari DPRD untuk mengatasi kendala tersebut. Ia memastikan DPRD Kutim siap mendukung peningkatan alokasi anggaran guna menambah pegawai dan memberikan insentif yang layak bagi mereka.
“Jika kendalanya anggaran, kami siap mendukung. Yang penting, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.
Anjas menekankan, peningkatan pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan dan kenyamanan masyarakat.
“DPRD dan pemerintah harus bersinergi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (Adv)
