DIGTALPOS.com, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah perlu dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pemerintah daerah diharapkan tidak serta-merta memangkas pos belanja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pegawai pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, mengingatkan agar kebijakan penghematan anggaran tidak menyasar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), khususnya bagi tenaga yang bertugas memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti guru, perawat, dan tenaga kesehatan.
Menurut Ekti, selama ini pembahasan mengenai pemangkasan TPP sering kali lebih banyak dikaitkan dengan tunjangan pejabat struktural, terutama pejabat eselon. Padahal, penerima tambahan penghasilan tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pejabat, tetapi juga mencakup pegawai yang bekerja langsung di lapangan.
Ia menilai, apabila kebijakan pemangkasan dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kelompok penerimanya, tenaga pendidik dan kesehatan berpotensi ikut merasakan dampaknya.
“TPP ini seolah-olah hanya untuk eselon II atau I. Padahal, kalau dipangkas, yang ikut terdampak juga perawat dan guru,” kata Ekti, Sabtu (14/11).
Ekti menyebut, Gubernur Kaltim juga menginginkan agar TPP tidak menjadi sasaran pengurangan anggaran. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan efisiensi, sehingga penghematan tidak justru membebani pegawai yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, upaya menekan belanja daerah tetap dapat dilakukan dengan mengevaluasi sejumlah pengeluaran pemerintah yang dinilai lebih fleksibel. Salah satunya melalui pengendalian anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja makan dan minum dalam berbagai agenda pemerintahan.
Menurutnya, pos-pos tersebut perlu ditinjau kembali agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Dengan begitu, target efisiensi tetap bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan hak pegawai yang selama ini menopang pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Ekti berharap pemerintah daerah dapat melihat kebijakan penghematan secara lebih menyeluruh, bukan sekadar mengejar pengurangan angka belanja. Sebab, kesejahteraan tenaga pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau TPP guru dan perawat sampai dihilangkan, kasihan mereka,” pungkasnya. (Adv/Ry).













