DIGTALPOS.com, Bontang – Setiap kali musim kemarau tiba, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan yang seolah tidak pernah menemukan ujung penyelesaian ” kebakaran hutan dan lahan (karhutla) “. Asap mulai menyelimuti permukiman, lahan gambut kembali terbakar, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan kesehatan dan keselamatan warga ikut terancam. Ironisnya, peristiwa yang terus berulang dari tahun ke tahun ini masih kerap diperlakukan sebagai bencana musiman yang datang secara tiba-tiba.
Padahal, karhutla bukan lagi persoalan baru. Kita sudah berkali-kali mengalaminya, merasakan dampaknya, mengeluarkan anggaran besar untuk pemadaman, hingga menyusun berbagai kebijakan pencegahan. Namun, ketika kemarau kembali datang, persoalan yang sama muncul lagi. Seolah-olah seluruh pengalaman dan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya belum cukup menjadi pelajaran.
Tahun 2026 seharusnya menjadi peringatan serius bahwa persoalan karhutla semakin membutuhkan perhatian. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 24 Oktober 2026, jumlah titik panas atau hotspot mencapai 29.738 titik. Angka tersebut bahkan melampaui catatan pada 2015 yang mencapai 27.111 titik, salah satu tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas areal yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah melampaui 202 ribu hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, terdapat laporan yang mencatat angka jauh lebih besar, yakni sekitar 1,32 juta hektare hingga Agustus 2026.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode pencatatan, cakupan wilayah, maupun sumber penghitungan. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, satu hal yang tak bisa diabaikan adalah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Ini bukan sekadar persoalan angka statistik. Di balik setiap hektare lahan yang terbakar, ada ekosistem yang rusak, masyarakat yang terpapar asap, aktivitas ekonomi yang terganggu, serta potensi kerugian lingkungan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan.
Cuaca ekstrem memang menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kebakaran. Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Niño membuat vegetasi kehilangan kelembapan, tanah semakin kering, dan api lebih mudah menyebar. Dalam kondisi seperti itu, kebakaran yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi bencana besar apabila tidak segera ditangani.
Namun, menjadikan El Niño atau musim kemarau sebagai satu-satunya penyebab karhutla merupakan cara pandang yang terlalu sederhana.
Cuaca memang tak bisa dikendalikan manusia, tetapi kerentanan lingkungan terhadap kebakaran sebenarnya dapat dicegah. Pengelolaan hutan, pengawasan lahan, tata kelola konsesi, perlindungan kawasan gambut, hingga penegakan hukum merupakan faktor yang berada dalam jangkauan kebijakan manusia.
Dengan kata lain, cuaca mungkin menjadi pemicu, tetapi kondisi yang membuat api mudah menyala dan sulit dipadamkan tidak selalu terbentuk secara alami.
Kita perlu berani melihat persoalan yang lebih mendasar. Selama bertahun-tahun, pembukaan lahan, perubahan fungsi kawasan, pengeringan gambut, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di wilayah rawan kebakaran telah memperbesar risiko bencana.
Menurut pandangan redaksi media ini, kebakaran tak selalu dimulai dari peristiwa besar. Terkadang, api berawal dari pembakaran kecil yang kemudian tidak terkendali. Dalam kondisi lahan yang kering, terutama di kawasan gambut, api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan.
Sebab itu, pendekatan penanganan karhutla tak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum musim kemarau tiba.
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kerusakan ekosistem gambut. Indonesia memiliki kawasan gambut yang sangat luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar, menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta membantu mengatur tata air di suatu wilayah.
Namun, fungsi ekologis tersebut dapat terganggu ketika kawasan gambut dikeringkan melalui pembangunan kanal, pembukaan vegetasi, maupun aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan karakteristik ekosistemnya.
Gambut yang seharusnya selalu berada dalam kondisi basah berubah menjadi kering dan mudah terbakar. Ketika api masuk ke kawasan tersebut, kebakaran tak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga dapat merambat ke lapisan tanah yang mengandung material organik.
Kondisi inilah yang membuat kebakaran gambut jauh lebih sulit ditangani dibandingkan kebakaran vegetasi biasa. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah, kemudian kembali muncul meskipun bagian atasnya terlihat sudah padam.
Pertanyaan paling penting dalam persoalan karhutla adalah mengenai tanggung jawab. Setiap kali kebakaran terjadi, masyarakat sering kali hanya disuguhi laporan mengenai luas lahan yang terbakar, jumlah personel yang dikerahkan, helikopter yang digunakan, hingga operasi pemadaman yang dilakukan. Semua itu memang penting. Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh terus dihindari, siapa yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar?
Data satelit menunjukkan sekitar 45.727 titik panas berada di dalam atau dalam radius lima kilometer dari kawasan konsesi kehutanan. Sementara itu, di Jambi, Walhi mencatat adanya 11 perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran berulang pada lahan seluas 5.488 hektare.
Temuan tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Keberadaan titik panas di sekitar konsesi memang tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Namun, data tersebut cukup menjadi alasan untuk melakukan investigasi, memeriksa kepatuhan pemegang izin, dan memastikan siapa yang harus bertanggung jawab.
Apalagi, terdapat laporan mengenai perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran hingga tiga sampai empat kali dalam beberapa tahun terakhir.
Jika kawasan yang sama terus terbakar, pemerintah seharusnya tak hanya datang membawa tim pemadam. Evaluasi terhadap pengelolaan lahan, sistem pencegahan, kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab pemegang izin harus dilakukan secara serius.
Jangan sampai penanganan karhutla hanya sibuk memadamkan api, tetapi mengabaikan persoalan yang membuat api terus muncul. Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil yang membuka lahan dengan cara membakar. Apabila ditemukan pelanggaran oleh perusahaan atau pemegang konsesi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Keadilan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Petani kecil tak boleh menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pemilik konsesi dengan sumber daya besar justru luput dari pemeriksaan.
Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak pernah berhenti pada rusaknya pepohonan atau hilangnya tutupan vegetasi. Ada konsekuensi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan yang harus ditanggung masyarakat luas.
Pengalaman kebakaran besar pada 2015 seharusnya menjadi pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Bencana tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp221 triliun atau setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia saat itu.
Kerugian tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, ada kerugian lain yang jauh lebih sulit dihitung menggunakan angka rupiah. Bayangkan anak-anak yang harus menghirup udara bercampur asap setiap hari. Bayangkan para orang tua yang khawatir karena anaknya mengalami gangguan pernapasan. Sekolah terpaksa diliburkan, aktivitas luar ruangan dibatasi, dan masyarakat harus mengurangi kegiatan sehari-hari karena kualitas udara memburuk.
Belum lagi penerbangan yang terganggu akibat jarak pandang terbatas, jalur transportasi yang terhambat, serta masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja dan mencari penghasilan.
Asap karhutla juga tidak mengenal batas administratif. Kebakaran di satu wilayah dapat berdampak pada daerah lain karena asap terbawa angin dan menyebar melintasi kabupaten, provinsi, bahkan negara.
Artinya, karhutla bukan hanya urusan pemerintah daerah yang wilayahnya terbakar. Ini merupakan persoalan nasional yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.
Masyarakat yang tidak pernah membakar lahan pun ikut menanggung akibatnya. Mereka membayar harga dari kerusakan lingkungan yang mungkin tidak pernah mereka sebabkan.
Menghadapi persoalan yang terus berulang, pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan karhutla. Pemadaman tetap penting, tetapi pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas utama.
Pertama, penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, termasuk korporasi dan pemegang izin pengelolaan lahan.
Pemerintah menyebut terdapat 42 kasus yang sedang diproses serta sembilan tersangka dari kepolisian. Namun, banyaknya kasus yang ditangani tidak otomatis mencerminkan keberhasilan penegakan hukum.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah proses hukum mampu menghasilkan pertanggungjawaban, mencegah pelanggaran berulang, dan memberikan efek jera.
Kedua, transparansi data konsesi harus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui siapa pemegang izin yang mengelola kawasan hutan dan lahan di sekitar mereka. Tanpa keterbukaan informasi, pengawasan publik akan sulit dilakukan.
Data mengenai batas konsesi, pemegang izin, kewajiban lingkungan, hingga riwayat kebakaran perlu dapat diakses secara memadai. Keterbukaan tersebut juga akan membantu masyarakat sipil, akademisi, dan media melakukan pengawasan secara independen.
Ketiga, pemerintah harus mengevaluasi izin usaha yang berada di kawasan rawan kebakaran. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian yang terbukti, sanksi harus diberikan sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pembekuan hingga pencabutan izin.
Tak boleh ada anggapan bahwa kepentingan ekonomi dapat mengesampingkan perlindungan lingkungan. Investasi memang penting bagi pembangunan, tetapi kegiatan usaha juga harus berjalan dengan tanggung jawab ekologis.
Keempat, pemulihan gambut dan tata air harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan sekat kanal, pembasahan kembali lahan, pemulihan vegetasi asli, dan pemantauan tinggi muka air harus menjadi bagian dari program jangka panjang.
Kelima, masyarakat desa harus dilibatkan sebagai garda terdepan pencegahan. Pemerintah perlu menyediakan edukasi, fasilitas pemantauan, dukungan ekonomi, serta alternatif pembukaan lahan tanpa bakar yang terjangkau dan mudah diterapkan.
Masyarakat tak cukup hanya diminta menjaga hutan tanpa mendapatkan dukungan nyata. Program pencegahan harus memberikan manfaat langsung agar warga memiliki kepentingan dan kemampuan untuk melindungi lingkungan di sekitarnya.
Keenam, pemulihan korban dan lingkungan harus menjadi bagian dari penyelesaian perkara karhutla. Masyarakat yang terdampak asap membutuhkan perlindungan kesehatan, akses layanan medis, informasi kualitas udara, serta bantuan ketika aktivitas ekonomi mereka terganggu.
Kebakaran hutan dan lahan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kejadian rutin yang hanya muncul ketika musim kemarau tiba. Setiap kebakaran merupakan peringatan bahwa ada persoalan dalam pengelolaan lingkungan yang belum diselesaikan.
Kita tidak boleh terus mengulang pola yang sama, kebakaran terjadi, petugas dikerahkan, pemerintah menggelar rapat, bantuan pemadaman diturunkan, lalu persoalan perlahan dilupakan ketika hujan datang.
Hujan memang bisa membantu memadamkan api. Helikopter dapat menjangkau kawasan yang sulit diakses, sementara personel di lapangan bekerja keras menyelamatkan lingkungan. Namun, semua itu hanya menyelesaikan dampak yang terlihat, bukan selalu akar persoalannya.
Api yang terus kembali membutuhkan jawaban yang lebih mendasar. Pengawasan harus diperkuat, izin bermasalah harus dievaluasi, pelanggaran harus ditindak, dan kawasan gambut harus dipulihkan.
Pemerintah juga harus berani membuka data dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Sebab, perlindungan hutan bukan hanya tanggung jawab petugas pemadam atau kementerian terkait, melainkan kepentingan seluruh masyarakat.
Kita tidak boleh menunggu sampai anak-anak kembali mengenakan masker untuk berangkat sekolah, penerbangan kembali dibatalkan, atau langit berubah menjadi kelabu akibat asap pekat sebelum menyadari betapa seriusnya persoalan ini.
Jangan sampai setiap musim kemarau hanya menjadi pengingat bahwa kita pernah gagal mencegah kebakaran pada tahun sebelumnya. Memadamkan api adalah tindakan darurat, tetapi mencegahnya kembali merupakan ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Jika pemerintah, korporasi, dan masyarakat tidak mulai berbenah dari sekarang, bukan tidak mungkin tahun depan kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Hutan kembali terbakar, udara kembali tercemar, dan masyarakat kembali menjadi korban.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana memastikan api itu tidak terus memiliki alasan untuk kembali. (*)
