DIGTALPOS.com – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik. Pasalnya, meski tidak menyelesaikan masa jabatan hingga akhir periode, Gibran disebut tetap berpeluang memperoleh hak pensiun serta sejumlah fasilitas yang disediakan negara bagi mantan wakil presiden.
Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai hak keuangan yang akan diterima Gibran setelah tidak lagi menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah apakah Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun meskipun memilih mengakhiri masa jabatannya lebih awal.
Mengacu pada peraturan perundang-undangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat tetap memiliki hak atas uang pensiun. Ketentuan ini bahkan berlaku bagi pejabat yang tidak menyelesaikan masa jabatannya hingga periode berakhir.
Gibran Tetap Berhak Mendapatkan Uang Pensiun
Dilansir berbagai sumber, aturan mengenai hak keuangan presiden dan wakil presiden, termasuk pejabat yang telah mengakhiri masa jabatannya, tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 Ayat (1), dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Artinya, hak mendapatkan uang pensiun tidak semata-mata ditentukan oleh apakah seorang wakil presiden menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun atau tidak. Hal yang menjadi penentu adalah status pemberhentiannya.
Apabila pengunduran diri Gibran diproses dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, maka hak pensiun tetap melekat meskipun dirinya mengakhiri jabatan sebelum masa tugas berakhir.
Ketentuan tersebut juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pada prinsipnya, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat.
Pengecualian berlaku apabila MPR melalui ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri pada dasarnya tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun. Namun, kepastian mengenai hak tersebut tetap bergantung pada proses dan keputusan resmi pemberhentian.
Segini Perkiraan Uang Pensiun Gibran per Bulan
Besaran uang pensiun mantan wakil presiden juga sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2), pensiun pokok yang diterima mantan presiden dan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Untuk menghitung perkiraan uang pensiun Gibran, acuannya adalah ketentuan mengenai besaran gaji pokok wakil presiden.
Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Dalam aturan tersebut, gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Ketua Mahkamah Agung (MA) ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Jika dihitung berdasarkan ketentuan tersebut, maka gaji pokok wakil presiden adalah:
Gaji pokok pejabat negara: Rp5.040.000.
Ketentuan gaji wakil presiden: 4 kali gaji pokok tersebut.
Perhitungan: 4 x Rp5.040.000.
Hasil: Rp20.160.000 per bulan.
Karena uang pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, Gibran berpotensi memperoleh pensiun sebesar Rp20.160.000 atau sekitar Rp20,16 juta setiap bulan.
Besaran tersebut merupakan pensiun pokok berdasarkan perhitungan ketentuan gaji dalam regulasi, bukan keseluruhan nilai fasilitas dan tunjangan yang mungkin diterima.
Tak Hanya Uang Pensiun, Ada Rumah hingga Kendaraan
Hak mantan wakil presiden ternyata tidak berhenti pada penerimaan uang pensiun setiap bulan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas administratif yang tetap diberikan negara kepada mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Dalam Pasal 7, mantan presiden dan wakil presiden memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Selain itu, negara juga menanggung biaya rumah tangga tertentu, meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon.
Fasilitas lainnya adalah pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 8 mengatur fasilitas berupa satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Dengan ketentuan tersebut, mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat tidak hanya mendapatkan pensiun bulanan, tetapi juga sejumlah fasilitas penunjang kehidupan setelah tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.
Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Dibayarkan?
Mengenai waktu pembayaran, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan ketentuan yang jelas.
Berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat pada November 2026, maka hak pensiun dan fasilitas terkait mulai diperhitungkan pada Desember 2026.
Namun, hal tersebut tetap bergantung pada penyelesaian proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapan Hak Pensiun Bisa Dihentikan?
Meski memperoleh hak pensiun setelah tidak lagi menjabat, fasilitas tersebut bukan berarti berlaku tanpa batas dalam segala kondisi.
Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, pembayaran hak keuangan tersebut dihentikan pada akhir bulan keenam setelah kematiannya.
Sementara itu, jika mantan presiden atau wakil presiden kembali dipercaya menduduki jabatan yang sama, pembayaran pensiun dan fasilitas terkait dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pengangkatan.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978, Gibran berpotensi tetap memperoleh uang pensiun sekitar Rp20,16 juta per bulan apabila pengunduran dirinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Selain pensiun pokok, terdapat pula sejumlah fasilitas negara berupa rumah kediaman, kendaraan, biaya rumah tangga tertentu, serta pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga perlu memastikan bahwa pengembangan jasa lingkungan tidak sekadar menjadi bentuk komersialisasi baru terhadap kekayaan alam. Kepentingan masyarakat lokal, perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama.
Sebab, nilai sebuah hutan tidak semata-mata ditentukan dari jumlah karbon yang dapat diserap atau diperdagangkan. Di dalamnya terdapat fungsi perlindungan sumber air, habitat keanekaragaman hayati, ruang hidup masyarakat hingga nilai sosial dan budaya yang tidak seluruhnya dapat dihitung dengan transaksi ekonomi.
Melalui Raperda ini, DPRD Kaltim berharap pengelolaan lingkungan ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Tidak hanya menjaga kekayaan alam agar tetap lestari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Uji publik tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pembahasan regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mendorong perubahan arah pembangunan Kaltim, dari yang selama ini banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menuju ekonomi yang turut memberikan nilai dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. (*)
