DIGTALPOS.com – Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai keputusannya mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan keputusan pribadi yang telah dipertimbangkan secara matang dan sama sekali tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu disampaikan Gibran melalui kanal YouTube resmi @Setwapres, Kamis (12/11/2026). Dalam keterangannya, ia secara tegas membantah anggapan bahwa persoalan dokumen pendidikan menjadi alasan di balik keputusannya meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya tersedia secara lengkap. Bahkan, menurutnya, dokumen tersebut telah diserahkan kepada pihak pengadilan untuk keperluan proses hukum yang sedang berjalan.
“Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ujarnya.
Gibran juga berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia masih membutuhkan pembenahan agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih baik.
“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik,” tuturnya.
Sebelum menyampaikan pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan akan menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melawan penetapan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya yang sebelumnya diputus Mahkamah Agung (MA).
Namun, Istana Kepresidenan dengan cepat membantah bahwa langkah hukum tersebut merupakan arahan ataupun masukan dari Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah lebih dahulu mengambil langkah resmi dengan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA melalui keputusan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keputusan tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan nomor 206 Tahun 2026, tertanggal 11 November 2026. Dokumen itu secara resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan surat keterangan yang dimaksud,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menegaskan, penerbitan keputusan pencabutan tersebut menandakan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajibannya sebagai tindak lanjut putusan pengadilan. Dengan demikian, surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya dimiliki Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
“Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA itu pun sudah final,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pembatalan tersebut membuat status penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku secara hukum.
“Dengan demikian, penyetaraan Pak Gibran batal, dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Langkah itu merupakan konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan pemerintah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Menurutnya, setelah keputusan pencabutan diterbitkan, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Yusril bahkan menyebut, mekanisme peninjauan kembali (PK) tidak dapat digunakan oleh pemerintah dalam perkara tata usaha negara tersebut. Sebab, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat, sedangkan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak serupa.
“Hak mengajukan PK itu dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu dalam perkara ini, tidak ada lagi jalan hukum untuk dapat mempertahankan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sudah dibatalkan oleh MA itu,” tegas Yusril.
Perkembangan ini membuat polemik terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran memasuki babak baru. Di satu sisi, pemerintah telah mencabut surat keterangan tersebut sebagai pelaksanaan putusan MA. Sementara di sisi lain, Gibran menegaskan bahwa persoalan ijazah bukan alasan di balik keputusan pribadinya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. (*)
