DIGTALPOS.com, Samarinda – Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama penggerak perekonomian daerah. Mulai dari batu bara, minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit hingga sektor kehutanan, seluruhnya memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan. Namun, di tengah ketergantungan terhadap sektor ekstraktif tersebut, Kaltim sebenarnya masih memiliki potensi ekonomi lain yang belum digarap secara maksimal, yakni jasa lingkungan hidup.
Hutan, mangrove, lahan gambut, sungai hingga kawasan pesisir tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berbagai kekayaan alam tersebut juga menyimpan peluang ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
Potensi itu dapat dikembangkan melalui perdagangan karbon, pembayaran jasa ekosistem, insentif konservasi hingga skema kompensasi lingkungan. Dengan demikian, upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga berpeluang menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah dan masyarakat.
Peluang tersebut kini mulai didorong DPRD Kalimantan Timur melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Regulasi ini diharapkan menjadi pijakan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis lingkungan tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan.
Dalam uji publik yang digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim, berbagai aspek strategis menjadi pembahasan. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana kekayaan ekologis yang dimiliki Kaltim dapat memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak semestinya dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, kelestarian alam justru merupakan aset strategis yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
“Lingkungan hidup bukanlah beban pembangunan, melainkan modal strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah,” tegas Sarkowi.
Menurutnya, selama ini manfaat ekologis yang dihasilkan alam belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Padahal, apabila dikelola dengan sistem yang tepat, fungsi hutan dalam menyerap karbon, mangrove dalam melindungi kawasan pesisir, serta ekosistem lainnya dapat memberikan manfaat finansial.
Karena itu, Raperda tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai instrumen pengelolaan jasa lingkungan. Di antaranya pemberian insentif bagi pelaku konservasi, kompensasi lingkungan, pengembangan nilai ekonomi karbon hingga mekanisme pembagian keuntungan yang transparan dan berkeadilan.
Sarkowi juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini berperan langsung menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat sekitar kawasan hutan, mangrove dan ekosistem lainnya harus mendapatkan manfaat nyata dari upaya konservasi yang mereka lakukan.
Ia mengingatkan agar pengembangan jasa lingkungan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemerintah maupun pemegang izin pengelolaan. Masyarakat yang selama ini menjaga dan mempertahankan kawasan tersebut juga harus memperoleh bagian yang layak.
Menurutnya, keadilan dalam pembagian manfaat menjadi salah satu prinsip penting yang harus diatur secara jelas dalam regulasi. Jangan sampai kekayaan alam yang dipertahankan bersama justru memberikan keuntungan hanya kepada pihak-pihak tertentu.
Besarnya peluang pengembangan jasa lingkungan di Kaltim didukung oleh luas wilayah serta kekayaan ekosistem yang dimiliki. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim yang merujuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025, luas wilayah Kaltim mencapai sekitar 12,69 juta hektare. Dari total tersebut, sekitar 8 juta hektare merupakan kawasan hutan.
Sementara itu, data Kementerian Kehutanan 2024 mencatat tutupan lahan hutan di Kaltim mencapai 7,88 juta hektare atau sekitar 62 persen dari luas wilayah provinsi. Kawasan tersebut terdiri atas hutan primer dan sekunder, mangrove, hutan rawa hingga hutan tanaman.
Tidak hanya kawasan hutan, ekosistem pesisir Kaltim juga menyimpan potensi besar. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025 yang ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 3438 Tahun 2025, luas ekosistem mangrove di Kaltim tercatat mencapai 239.805 hektare.
Sarkowi menjelaskan, keberadaan mangrove memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi yang sangat penting. Selain mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, ekosistem mangrove juga berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut serta menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir.
Hal serupa juga berlaku bagi kawasan hutan dan lahan gambut. Kedua ekosistem tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengendalikan risiko banjir, menyimpan cadangan karbon serta mempertahankan keanekaragaman hayati.
Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta dapat diubah menjadi sumber pendapatan daerah. Diperlukan sistem pengelolaan yang terukur, mulai dari metode penghitungan manfaat lingkungan, penilaian nilai ekonomi, kepastian hak pengelolaan hingga mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, pengembangan jasa lingkungan, khususnya terkait nilai ekonomi karbon, harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Peraturan yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 tersebut menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Regulasi itu mengatur sejumlah aspek penting, termasuk alokasi karbon, instrumen nilai ekonomi karbon, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi hingga mekanisme pendanaan.
Dengan adanya aturan nasional tersebut, penyusunan Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup di Kaltim perlu memperhatikan keselarasan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Terutama dalam hal pencatatan, pengakuan hingga mekanisme perdagangan karbon yang melibatkan berbagai pihak.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga perlu memastikan bahwa pengembangan jasa lingkungan tidak sekadar menjadi bentuk komersialisasi baru terhadap kekayaan alam. Kepentingan masyarakat lokal, perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama.
Sebab, nilai sebuah hutan tidak semata-mata ditentukan dari jumlah karbon yang dapat diserap atau diperdagangkan. Di dalamnya terdapat fungsi perlindungan sumber air, habitat keanekaragaman hayati, ruang hidup masyarakat hingga nilai sosial dan budaya yang tidak seluruhnya dapat dihitung dengan transaksi ekonomi.
Melalui Raperda ini, DPRD Kaltim berharap pengelolaan lingkungan ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Tidak hanya menjaga kekayaan alam agar tetap lestari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Uji publik tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pembahasan regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mendorong perubahan arah pembangunan Kaltim, dari yang selama ini banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menuju ekonomi yang turut memberikan nilai dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. (Adv)
