DIGTALPOS.com, Samarinda – Ancaman bencana alam di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan kesiapan pemerintah daerah sepanjang tahun. Setelah menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kini potensi banjir turut menjadi perhatian seiring memasuki musim penghujan.
Kondisi tersebut mendorong perlunya perencanaan anggaran penanggulangan bencana yang lebih matang. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran ketika bencana terjadi, tetapi juga menyiapkan alokasi khusus untuk mendukung upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pengalaman menghadapi karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun anggaran untuk tahun berikutnya.
Menurutnya, keberadaan pos anggaran khusus kebencanaan penting agar pemerintah memiliki kesiapan pendanaan ketika menghadapi situasi darurat. Dengan begitu, penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu proses penyesuaian anggaran.
“Jadi, anggarannya perlu disiapkan untuk tahun mendatang, dan memang seharusnya ada alokasi sendiri untuk belanja-belanja kebencanaan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Hasanuddin menegaskan, ancaman bencana di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Perubahan kondisi cuaca serta meningkatnya intensitas hujan juga berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun perencanaan yang mencakup berbagai kemungkinan bencana. Jangan sampai anggaran hanya difokuskan pada satu jenis ancaman, sementara potensi bencana lainnya belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Di Kaltim ini, selain karhutla, kita juga ada banjir. Nah, ini juga harus diantisipasi. Kami dari DPRD tentu mendukung Pemprov jika ada kebutuhan untuk penanganan bencana alam,” jelasnya.
Besarnya tantangan penanggulangan bencana tersebut terlihat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.540 kejadian kebakaran dengan total luas wilayah terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa penanganan bencana membutuhkan dukungan sumber daya dan pembiayaan yang memadai. Selain kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mempercepat respons pemerintah ketika terjadi bencana.
Meski demikian, Hasanuddin memahami bahwa penyusunan anggaran kebencanaan tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pemerintah memiliki sejumlah kewajiban belanja serta program pembangunan lain yang juga harus dipenuhi.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah provinsi melakukan penghitungan secara cermat dalam menentukan skala prioritas belanja. Kebutuhan penanggulangan bencana harus mendapat perhatian, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan prinsip efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan perencanaan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, baik karhutla saat musim kemarau maupun banjir ketika musim penghujan tiba. (Adv/Nr)
