DIGTALPOS.com, Samarinda – Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban keuangan pemerintah daerah, namun pelaksanaannya harus dipastikan tidak berujung pada pengurangan dana transfer dari pusat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pemerintah agar pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji PPPK tidak dijadikan dasar untuk memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan jaminan secara tegas bahwa perubahan skema pembiayaan tersebut tidak akan mengurangi hak anggaran yang selama ini diterima pemerintah daerah. Kepastian itu juga harus dituangkan dalam regulasi agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika kebijakan mulai diterapkan.
Agusriansyah menilai kekhawatiran tersebut cukup beralasan. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah saat ini sudah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi itu dikhawatirkan semakin berat apabila pengalihan pembayaran gaji PPPK justru diikuti dengan penyesuaian atau pemangkasan TKD.
“Jangan sampai pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK, tetapi anggaran yang dialihkan itu kemudian dijadikan dasar untuk mengurangi DAU atau TKD. Artinya, daerah tetap menanggung beban, hanya jalur pembiayaannya yang berubah melalui pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia mencontohkan rencana perubahan status sekitar 304 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi PPPK penuh waktu. Jika rencana tersebut direalisasikan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji para pegawai itu harus diperhitungkan secara matang.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pengalihan pembiayaan tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab APBN. Jangan sampai kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK yang diambil alih pusat justru dikompensasikan dengan mengurangi dana transfer yang seharusnya diterima Pemprov Kaltim.
Ia menegaskan, perubahan mekanisme penganggaran tidak serta-merta membuat kondisi fiskal daerah menjadi lebih baik. Sebab, apabila dana transfer dikurangi dalam jumlah yang sebanding dengan pengeluaran gaji yang dialihkan, pemerintah daerah pada dasarnya tetap menghadapi keterbatasan anggaran.
Agusriansyah juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya terlihat menguntungkan dari sisi administrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak positif terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai kesannya pemerintah pusat membantu meringankan beban daerah, tetapi pada akhirnya anggaran yang diterima daerah justru dipangkas. Kalau pengalihan gaji ini menjadi alasan pengurangan TKD, berarti beban daerah sebenarnya tidak berkurang. Kebijakan seperti itu bisa menjadi manipulatif,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memperjelas mekanisme dan aturan teknis pengalihan pembiayaan gaji PPPK sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Kejelasan mengenai sumber anggaran, besaran pembiayaan, hingga dampaknya terhadap alokasi transfer daerah dinilai menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia berharap kebijakan pengambilalihan gaji PPPK benar-benar menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, bukan justru menciptakan persoalan baru. Dengan begitu, daerah tetap memiliki ruang anggaran yang memadai untuk menjalankan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan pegawai, serta melanjutkan berbagai program pembangunan bagi masyarakat. (Adv/Rsy)
