DIGTALPOS.com, Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola data spasial, layanan pengaduan masyarakat, serta penyebarluasan informasi publik. Langkah ini dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program pengurangan emisi karbon melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kaltim.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Lokakarya FCPF Kaltim Tahun 2026 yang digelar di Samarinda, Kamis. Forum ini menjadi wadah koordinasi sekaligus menyatukan pemahaman berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lebih transparan, terarah, dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa lokakarya tersebut tidak boleh hanya menghasilkan diskusi dan kesepahaman di atas kertas. Menurutnya, setiap pembahasan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.
“Harus ada hasil konkret yang dapat ditindaklanjuti. Terbangun kesamaan pemahaman dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola program FCPF yang lebih baik, sekaligus menjaga keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Ririn.
Ia berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga pelaksanaan program pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal. Selain berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.
Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Untung Maryono, menjelaskan bahwa keterlibatan instansinya dalam program FCPF difokuskan pada tiga aspek utama yang sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo.
Pertama, memperkuat mekanisme pertukaran data spasial kehutanan melalui sistem SIGAP Kehutanan. Kedua, meningkatkan pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Ketiga, memperluas diseminasi atau penyebarluasan informasi mengenai program FCPF agar dapat diakses dan dipahami masyarakat secara terbuka.
Menurut Untung, ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam membangun tata kelola program yang lebih baik. Ketersediaan data yang terintegrasi, saluran pengaduan yang mudah diakses, serta informasi yang transparan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.
“Melalui ketiga fokus ini, tata kelola program FCPF diharapkan semakin baik dan manfaatnya terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan dalam lokakarya akan dihimpun dan disusun menjadi laporan akhir. Dokumen tersebut nantinya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi terkait sebagai bahan koordinasi, evaluasi, sekaligus dasar penyusunan langkah tindak lanjut.
Sebagai informasi, program FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur merupakan skema pemberian insentif atas keberhasilan menurunkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. Program berbasis yurisdiksi ini merupakan hasil kerja sama dengan Bank Dunia.
Komitmen pendanaan program tersebut mencapai 110 juta dolar AS dengan target penurunan emisi sebesar 22 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Pendanaan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan rendah emisi di Kalimantan Timur.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim, dana program telah dicairkan secara bertahap melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pencairan tersebut mencakup uang muka sebesar 20,9 juta dolar AS dan pembayaran penuh senilai 89,09 juta dolar AS atau sekitar Rp1,47 triliun.
Dana tersebut disalurkan kepada 441 desa dan kelurahan, 143 kelompok masyarakat, serta pemerintah kabupaten dan kota. Penyaluran ini diharapkan dapat memperluas manfaat program, termasuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan.
Lokakarya FCPF Kaltim 2026 turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, kalangan akademisi, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi masyarakat sipil.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memperkaya pembahasan, di antaranya perwakilan Project Management Unit (PMU) Subnasional FCPF Carbon Fund, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan R. Agus Budi Santosa, serta Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terarah yang melibatkan seluruh peserta.
Melalui forum tersebut, ditargetkan lahir empat keluaran utama. Yakni pemetaan kebutuhan dan mekanisme pertukaran data spasial kehutanan, rumusan penguatan layanan pengaduan program FCPF, strategi penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta rekomendasi strategis yang dilengkapi matriks rencana tindak lanjut.
Keempat keluaran itu diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan koordinasi antarlembaga, sehingga pelaksanaan program FCPF di Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga memastikan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. (*)
