Dana Global Fund Berakhir 2027, DPRD Kaltim Minta Pemda Siapkan Anggaran Penanganan HIV/AIDS

Dana Global Fund Berakhir 2027, DPRD Kaltim Minta Pemda Siapkan Anggaran Penanganan HIV_AIDS
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Dok.Digtalpos)

DIGTALPOS.com, Samarinda – Keberlanjutan penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan pendanaan. Ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, khususnya hibah Global Fund, menjadi perhatian serius menyusul rencana berakhirnya dukungan tersebut pada 2027 mendatang.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari upaya pencegahan, pemeriksaan, pendampingan pasien, hingga ketersediaan obat bagi penderita.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa selama ini sekitar 80 persen pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS masih bergantung pada bantuan Global Fund.

Menurutnya, berakhirnya dukungan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dini. Jangan sampai penghentian bantuan internasional justru menyebabkan program penanganan HIV/AIDS mengalami hambatan akibat belum tersedianya sumber pendanaan pengganti.

Darlis pun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota mulai menyiapkan alokasi anggaran khusus melalui APBD 2027.

“Harus ada kesepahaman bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Daerah juga perlu menyediakan anggaran dari APBD,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menegaskan, persoalan pendanaan bukan sekadar menyangkut kelangsungan kegiatan sosialisasi maupun pencegahan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan pasien tetap memperoleh layanan kesehatan dan pengobatan secara rutin.

Pasalnya, penderita HIV/AIDS membutuhkan terapi jangka panjang yang tidak boleh terputus. Keterlambatan atau terhentinya pemberian obat dapat menimbulkan risiko terhadap kondisi kesehatan pasien serta mengganggu keberhasilan pengobatan.

Darlis mengingatkan, pemerintah harus memiliki skema pembiayaan yang jelas sebelum bantuan Global Fund benar-benar berakhir. Dengan begitu, pasien tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perubahan sumber pendanaan.

“Kalau bantuan Global Fund berhenti dan persediaan obat habis, sementara APBD tidak menyiapkan anggaran, pasien nantinya harus mendapatkan obat dari mana?” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sepanjang 2026 tercatat sebanyak 297 kasus baru HIV/AIDS. Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 111 kasus.

Selanjutnya, Balikpapan mencatat 57 kasus, Kutai Timur sebanyak 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS masih membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak.

Darlis menilai, perkembangan wilayah dan tingginya mobilitas penduduk di Kaltim juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penanggulangan. Terlebih, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong meningkatnya aktivitas dan pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada lokasi ditemukannya kasus. Sebab, seseorang bisa saja berdomisili di satu kabupaten atau kota, tetapi menjalani pemeriksaan maupun pengobatan di daerah lain.

Situasi tersebut membutuhkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi serta koordinasi antarpemerintah daerah. Tujuannya agar pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan secara berkesinambungan, tanpa terkendala perbedaan wilayah administrasi.

Ia juga menilai Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara perlu mendapat perhatian dalam penguatan program penanggulangan HIV/AIDS, mengingat jumlah kasus yang tercatat di daerah tersebut.

Darlis berharap pemerintah daerah tidak menunggu hingga bantuan Global Fund resmi berakhir untuk mulai mengambil langkah. Persiapan anggaran, penguatan fasilitas kesehatan, serta koordinasi lintas daerah perlu dilakukan sejak sekarang.

Dengan adanya komitmen pembiayaan dari pemerintah daerah, keberlanjutan program penanganan HIV/AIDS di Kaltim diharapkan tetap terjaga. Terutama dalam memastikan pasien memperoleh obat dan layanan kesehatan secara rutin, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar penyebaran HIV/AIDS dapat ditekan. (Adv/Ry)