DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, memberikan menyoroti minimnya jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kutim. Menurutnya, kekurangan personil ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penanganan kebakaran secara efektif.
Asti menegaskan, untuk memastikan respons yang cepat dan optimal saat terjadi kebakaran, tidak hanya ketersediaan unit pemadam yang diperlukan, tetapi juga jumlah personil yang memadai. “Bila terjadi musibah, unit pemadam kebakaran memang siap, namun jika personilnya tidak mencukupi, maka ini akan menjadi masalah serius. Keduanya, unit dan personil, harus berjalan beriringan agar layanan Damkar bisa berjalan dengan efektif,” jelas Asti kepada media, belum lama ini.
Asti juga mengingatkan, kendati anggaran untuk Damkar sudah dialokasikan dalam jumlah besar, tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, operasional Damkar tetap akan terhambat.
“Kami di DPRD hanya bisa memfasilitasi dan mengawasi, namun pelaksanaannya di lapangan adalah tanggung jawab dari dinas terkait. Tidak ada gunanya memiliki anggaran besar jika jumlah personil masih kurang. Ini harus segera mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Tak hanya itu, Asti juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi rekrutmen tenaga honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, kebijakan ini menjadi kendala besar dalam memenuhi kebutuhan personil Damkar, terutama di wilayah seluas Kutai Timur.
“Ini masalah besar. Di satu sisi, kebutuhan SDM terus meningkat, namun kebijakan P3K membatasi rekrutmen tenaga baru. Situasi ini memerlukan solusi konkret dan cepat,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Asti berharap adanya kerjasama yang lebih baik antara DPRD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kutim untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi kekurangan personil. Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah personil yang terlatih dan penerapan Perda yang lebih efektif akan sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko kebakaran dan dampak kerugian yang ditimbulkan.
“Sinergi antara DPRD dan Damkar sangat penting. Dengan persiapan yang lebih matang, kita bisa meminimalisir risiko kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan,” pungkasnya. (Adv)
