DIGTALPOS.com, Balikpapan – Pembangunan kawasan perdesaan di Mahakam Ulu tidak bisa dijalankan oleh satu perangkat daerah saja. Pesan ini kembali ditekankan oleh Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, saat membuka Rapat Teknis Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Sinkronisasi Program OPD dengan Pemerintah Kampung, Selasa (25/11/25) di Bluesky Hotel Balikpapan.
Angela menyebut bahwa pendekatan kawasan menuntut kolaborasi seluruh OPD, karena sebagian besar urusan berada di luar kewenangan DPMK.
“Sebagian besar urusan dalam pendekatan kawasan justru berada dalam kewenangan OPD lain, sehingga DPMK sangat membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujarnya.
Ia mencontohkan, tanpa dukungan BPKAD dan Bagian Hukum, pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mustahil berjalan optimal. ADK yang sejak 2018 dialokasikan antara Rp3–6 miliar per kampung, menurutnya, harus dikelola secara terpadu agar benar-benar memberikan dampak pembangunan yang merata.
Rapat teknis ini juga dihadiri TP3D, pejabat eselon II–III, Tenaga Teknis Gerbangmas P2MKM, dan perwakilan OPD. Dalam kesempatan itu, Bupati kembali menjelaskan tujuan pendekatan kawasan: menghadirkan percepatan pembangunan kampung melalui pelayanan fasilitas secara bersamaan dan saling melengkapi antar-OPD.
Angela juga menyoroti pentingnya peran organisasi kemasyarakatan kampung seperti PKK, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi, yang harus difasilitasi penuh oleh OPD sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“PKK dan organisasi kemasyarakatan kampung membutuhkan fasilitasi penuh dari OPD,” tegasnya.
Dengan komitmen untuk melanjutkan pembangunan kawasan secara lebih terintegrasi pada tahun anggaran 2025, rapat teknis ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan menyatukan langkah semua pihak demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mahulu. (Adv)
