DIGTALPOS.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Sistem zonasi sekolah, yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan pemerataan jumlah siswa, ternyata masih menyisakan berbagai masalah di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, setelah menyerap aspirasi masyarakat di beberapa kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang.
“Memang sistem zonasi ini tujuannya baik, tapi praktik di lapangan ternyata masih banyak bermasalah,” kata pria yang akrab disapa Adi, Senin (04/11/2024).
Andi Adi mengungkapkan banyaknya keluhan warga terkait sistem zonasi yang diwarnai oleh praktik kecurangan oleh beberapa pihak. “Kita akan fokus agar menjelang masa pendaftaran SMA, tidak ada lagi mafia-mafia yang mengatur masalah tempat tinggal fiktif,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini tercermin dari beberapa kasus pendaftaran calon siswa yang ramai sebelumnya, seperti manipulasi domisili atau alamat pada Kartu Keluarga (KK). “Tiba-tiba alamatnya dibuat mendekati zona tertentu supaya anaknya bisa masuk ke SMA favorit,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan praktik tersebut dipicu oleh perbedaan yang mencolok antara sekolah favorit dan non-favorit. “Ada seseorang yang wilayahnya dekat dengan sekolah, tapi tidak bisa masuk ke sekolah di dekat tempat tinggalnya. Jadi, kita sebagai pemerintah harus memikirkan solusi terbaik agar semua bisa terfasilitasi,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Andi Adi berencana berkomunikasi dengan dinas terkait dan mendorong pemerintah untuk menanggulangi praktik kebijakan zonasi yang bermasalah. “Langkah ke depannya tentu kita akan bicara dengan para stakeholder terkait. Jika nanti sudah terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), besar kemungkinan ranahnya komisi IV, kita juga akan bicara dengan dinas pendidikan untuk mencari solusi terbaik,” tutupnya. (adv)
