DIGTALPOS.com, Samarinda – Pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda dinilai tetap perlu dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim dalam diskusi publik yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan tema “Samarinda sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kaltim”.
Dalam forum tersebut, Abdul Rohim menilai masih terdapat ruang efisiensi dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan di Samarinda. Menurutnya, langkah efisiensi penting dilakukan agar belanja daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia menegaskan, pembangunan fisik memang menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan daerah, terlebih Samarinda memiliki peran strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Anggaran yang bisa dihemat seharusnya dialihkan untuk sektor yang lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujar Abdul Rohim.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Abdul Rohim juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek besar maupun capaian fisik semata. Ia menilai keberhasilan pembangunan sejatinya dapat diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, termasuk kemudahan akses layanan dasar dan meningkatnya kesejahteraan warga.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan akademisi dan pengamat politik, Budiman yang turut hadir dalam diskusi publik tersebut. Budiman menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari angka statistik pertumbuhan atau banyaknya proyek fisik yang dibangun pemerintah.
Menurutnya, pembangunan juga harus memperhatikan ketahanan sosial masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Pembangunan harus mampu menciptakan rasa aman dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, bukan hanya mengejar capaian angka,” ungkapnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Hairul Anwar turut menyoroti tingginya harga satuan di Samarinda yang dinilai memengaruhi efisiensi pembangunan daerah. Menurut Hairul, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen biaya agar anggaran pembangunan dapat lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah.
Diskusi publik yang digelar KAMMI Samarinda tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai arah pembangunan Kota Samarinda di tengah besarnya tantangan sebagai penyangga pembangunan Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui forum itu, KAMMI Samarinda menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan pemerintah diharapkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Samarinda. (Adv)
