DIGTALPOS.com, Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda masih menyisakan sejumlah catatan. Persoalan yang muncul dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme penerimaan, tetapi juga menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas dan kapasitas antar sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota Samarinda menjadikan evaluasi SPMB sebagai momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh.
Menurut Novan, penerapan SPMB memang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya di daerah tetap perlu dievaluasi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai, persoalan penerimaan murid baru tidak akan sepenuhnya selesai jika pemerintah hanya memperbaiki sistem atau jalur pendaftarannya. Pemerataan kualitas sekolah, ketersediaan ruang belajar, fasilitas pendidikan hingga kapasitas penerimaan juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita ingin kekurangan-kekurangan yang ada tahun ini bisa diperbaiki. Yang paling utama bagi kami adalah penyeragaman sekolah,” terang Novan, Senin (24/8/2026).
Novan menjelaskan, Pemkot Samarinda saat ini tetap menjalankan SPMB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan. Meski demikian, aturan nasional tersebut perlu diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah, terutama ketika ditemukan persoalan yang berpotensi menghambat pemerataan akses pendidikan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah potensi terjadinya kecurangan dalam proses penerimaan murid. Menurut Novan, pengawasan dan evaluasi perlu diperkuat agar proses penerimaan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada calon murid.
“Kita mengikuti aturan nasional, tetapi ada persoalan di daerah yang harus kita benahi. Tahun depan kita ingin kecurangan bisa diminimalisir dan perbedaan antarsekolah juga semakin kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, Novan melihat kesenjangan kualitas antarsekolah turut memengaruhi pola pilihan masyarakat. Sekolah yang dianggap memiliki fasilitas, tenaga pendidik maupun kualitas layanan lebih baik cenderung menjadi tujuan utama orang tua.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat persaingan dalam penerimaan murid semakin tinggi di sekolah tertentu, sementara sekolah lainnya memiliki kapasitas yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, menurut Novan, pemerintah perlu melakukan pembenahan dari sisi hulu. Pemerataan kualitas sekolah harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem penerimaan murid baru.
“Kita tidak ingin persoalan yang sama terus berulang. Yang harus dibenahi bukan hanya sistem masuknya, tetapi kondisi sekolahnya juga,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari pembangunan dan penambahan ruang kelas, pemerataan fasilitas, peningkatan kapasitas sekolah, hingga kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, tidak ada lagi kesan bahwa hanya sekolah tertentu yang menjadi pilihan utama masyarakat.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Novan, akan terus mengawal upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan sektor pendidikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini diharapkan tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.
Menurutnya, pemerataan pendidikan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap anak di Samarinda memperoleh kesempatan belajar yang layak tanpa terlalu dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal maupun popularitas sekolah tertentu.
Pemerataan sarana dan kualitas pendidikan juga diyakini dapat mengurangi kesenjangan antarsekolah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh satuan pendidikan di Kota Samarinda.
Novan menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar pembenahan SPMB dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sistem penerimaan yang lebih transparan serta kualitas sekolah yang semakin merata, persoalan perebutan kursi di sekolah tertentu diharapkan dapat ditekan.
“Intinya, kita ingin semua sekolah punya kualitas yang baik. Kalau kualitasnya semakin merata, masyarakat juga tidak akan terlalu terkonsentrasi memilih sekolah tertentu,” pungkasnya. (Adv)
