DIGTALPOS.com, Samarinda – Peredaran gelap narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) kian meresahkan. Letak geografis provinsi ini yang memiliki akses strategis lewat jalur darat, laut, dan udara menjadi celah empuk bagi para pelaku jaringan narkoba. Ancaman ini dinilai sudah memasuki tahap darurat dan memerlukan respons cepat, tegas, dan menyeluruh dari berbagai pihak.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius yang tidak bisa ditangani secara parsial. Dalam rapat Forum Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Forkom P4GN) yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Ananda menegaskan perlunya sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan dalam memerangi narkoba.
“Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Butuh kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga elemen paling bawah di masyarakat,” tegas Ananda, Selasa (17/6/2025).
Ananda menambahkan, DPRD Kaltim berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program dan kebijakan yang fokus pada pemberantasan narkoba. Salah satunya dengan mendorong alokasi anggaran yang memadai melalui APBD untuk memperkuat kegiatan pencegahan dan edukasi yang langsung menyentuh masyarakat.
Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) menjadi salah satu solusi nyata yang terus didorong DPRD. Program ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa sebagai garda terdepan dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
“Kalau kita ingin memutus mata rantai peredaran narkoba, kita harus mulai dari lingkungan terkecil. Desa yang sadar bahaya narkoba akan menjadi benteng awal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ananda berharap seluruh elemen masyarakat turut terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan untuk menciptakan masa depan generasi muda yang bebas dari jerat narkotika. (Adv)
