DIGTALPOS.com, Samarinda – Dunia pendidikan di Kota Samarinda tengah menghadapi tantangan besar yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Kekurangan tenaga pengajar yang saat ini telah mencapai lebih dari 500 orang diprediksi akan melonjak hingga sekitar 765 guru pada akhir tahun 2026. Kondisi tersebut dipicu oleh gelombang pensiun massal guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum diimbangi dengan proses rekrutmen tenaga pendidik baru.
Tak hanya persoalan kekurangan guru, ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran juga menjadi sorotan serius. Sejumlah sekolah di daerah penyangga Samarinda masih harus bergelut dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan, mulai dari ruang kelas rusak, atap bocor, sanitasi yang tidak layak, hingga keterbatasan meja dan kursi belajar.
Permasalahan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa kondisi pendidikan di Samarinda membutuhkan perhatian dan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Menurut Novan, kekurangan tenaga pendidik saat ini sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut, jika tidak segera diantisipasi, krisis guru akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah negeri.
“Kekurangan guru ini sudah lebih dari 500 orang, dan bisa mencapai 765 di akhir tahun nanti. Pengangkatan guru baru masih terkendala administrasi yang tidak bisa dipercepat begitu saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengangkatan guru ASN membutuhkan tahapan birokrasi yang panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Di sisi lain, regulasi terkait perekrutan tenaga non-ASN juga dinilai semakin membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan guru di sekolah.
Akibatnya, sejumlah sekolah harus memaksimalkan tenaga pengajar yang ada dengan beban kerja yang semakin berat. Bahkan, tidak sedikit guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran maupun merangkap tugas administratif demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Selain persoalan tenaga pengajar, Novan juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan yang masih terjadi di Samarinda. Ia menilai, sekolah-sekolah di pusat kota cenderung memiliki sarana yang lebih memadai dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran.
“Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan. Semua anak di Samarinda harus mendapatkan hak pendidikan yang sama, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah pinggiran,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, beberapa sekolah di kawasan penyangga masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan. Mulai dari bangunan kelas yang mengalami kerusakan, fasilitas sanitasi yang kurang layak, hingga keterbatasan perlengkapan belajar yang seharusnya menjadi kebutuhan utama siswa.
Situasi tersebut semakin berat setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan volume pembangunan fisik di sektor pendidikan. Sejumlah rencana rehabilitasi sekolah dan pengadaan fasilitas terpaksa harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Sebagai langkah jangka pendek, DPRD Kota Samarinda mendorong optimalisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang kebutuhan operasional sekolah sekaligus mendukung kesejahteraan tenaga pendidik yang masih aktif mengajar di tengah keterbatasan.
Sementara untuk solusi jangka menengah, pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan skema Pengangkatan Guru Luar Pengangkatan (PGLP). Program ini menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan jalur ASN sekaligus mengurangi beban kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri.
Novan menegaskan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan hari ini.
“Sekolah harus menjadi prioritas utama dalam anggaran daerah. Kualitas sumber daya manusia sebuah kota sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan tenaga pendidiknya,” tandasnya.
DPRD Kota Samarinda berharap berbagai langkah yang disiapkan pemerintah daerah dapat segera direalisasikan agar krisis pendidikan ini tidak semakin meluas. Dengan perbaikan tenaga pengajar dan pemerataan fasilitas sekolah, diharapkan kualitas pendidikan di Samarinda dapat meningkat dan mampu mencetak generasi yang lebih siap menghadapi masa depan. (Adv)
