DIGTALPOS.com, Samarinda – Sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten dan provinsi menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras. Ia menegaskan bahwa keselarasan dalam perencanaan pembangunan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Agus menilai RPJMD sebagai dokumen strategis yang berperan besar dalam menentukan arah pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah kabupaten tidak menyusun RPJMD secara parsial tanpa mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
“RPJMD provinsi dan kabupaten harus berjalan seiring. Jangan sampai pembangunan di tingkat kabupaten justru bergerak ke arah yang berbeda dan tidak sinkron dengan prioritas pembangunan provinsi,” ujar Agus, di Samarinda, Selasa (1/7/2025).
Ia juga menekankan bahwa dua sektor utama yang harus menjadi perhatian serius dalam lima tahun ke depan, khususnya di Kutai Timur, adalah pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kedua sektor ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pondasi pelayanan publik yang berkeadilan.
“Kami berharap program-program pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.
Agus menambahkan bahwa DPRD Kaltim memiliki komitmen untuk terus mengawal dan memantau pelaksanaan RPJMD agar tidak melenceng dari visi pembangunan yang telah disusun. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar seluruh kebijakan pembangunan berjalan sesuai arah pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.
“Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Maka, arah kebijakan yang disusun harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini masih kurang tersentuh oleh pelayanan dasar,” pungkasnya. (Adv)
