DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up (MCU) bagi pekerja di sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur dinilai masih perlu diperluas. Pasalnya, pemeriksaan tersebut belum sepenuhnya mencakup skrining HIV/AIDS sebagai salah satu upaya mendeteksi penyakit sejak dini.
Temuan itu terungkap dari hasil uji petik DPRD Kaltim terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja di sejumlah perusahaan. Dari hasil peninjauan tersebut, diketahui bahwa skrining HIV belum menjadi bagian dari pemeriksaan rutin karyawan.
Kondisi ini mendapat perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Dia menilai, perusahaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kesehatan pekerja yang berkaitan langsung dengan produktivitas dan keselamatan kerja. Lebih dari itu, dunia usaha juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.
Menurut Darlis, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan perusahaan adalah mempertimbangkan skrining HIV sebagai bagian dari program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dengan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, peluang mendeteksi HIV sejak dini diharapkan semakin terbuka.
“Perusahaan yang beroperasi di Kaltim bisa mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin melalui program K3 sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan,” ucap Darlis, baru-baru ini.
Dia menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan lingkungan kerja, agar upaya pencegahan, pemeriksaan, serta penanganan dapat berjalan lebih optimal.
Terlebih, Kalimantan Timur saat ini tengah mengalami perkembangan pesat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meningkatnya aktivitas pembangunan dan mobilitas penduduk dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini HIV/AIDS semakin penting.
Selain mendorong pemeriksaan kesehatan, Darlis juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat. Fasilitas kesehatan diminta lebih aktif memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami mengenai HIV, mulai dari cara penularan, langkah pencegahan, hingga akses pengobatan.
Menurutnya, pemahaman yang masih keliru mengenai HIV/AIDS dapat memicu ketakutan berlebihan dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Padahal, stigma negatif justru berpotensi membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan karena takut diketahui atau mendapat perlakuan berbeda dari lingkungan sekitarnya.
Darlis mengingatkan, HIV bukanlah akhir dari kehidupan seseorang. Dengan perkembangan layanan kesehatan dan ketersediaan terapi antiretroviral (ARV), orang dengan HIV tetap memiliki kesempatan menjalani kehidupan secara produktif dan normal.
Terapi ARV yang dikonsumsi secara teratur dapat menekan jumlah virus dalam tubuh hingga mencapai kondisi tidak terdeteksi. Bahkan, ketika viral load berhasil ditekan dan tetap tersupresi, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual. Prinsip medis ini dikenal dengan istilah Undetectable = Untransmittable (U=U).
“Orang dengan HIV sebenarnya tetap bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Kuncinya menjalani terapi secara rutin agar jumlah virus bisa ditekan. Karena itu, deteksi dini melalui skrining menjadi penting,” jelasnya.
Dia berharap, perusahaan di Kaltim mulai memberikan perhatian lebih terhadap pemeriksaan HIV, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip sukarela, persetujuan, kerahasiaan hasil pemeriksaan, serta tanpa diskriminasi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat, upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Kalimantan Timur diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Deteksi dini dan edukasi yang tepat menjadi langkah penting agar penanganan tidak terlambat sekaligus memastikan ODHA memperoleh hak pelayanan kesehatan dan perlakuan yang setara. (Adv/Ry).













