DIGTALPOS.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya sinkronisasi data stunting antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah mendasar untuk memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Tepian. Perbedaan data yang masih ditemukan di sejumlah instansi dinilai berpotensi menghambat efektivitas perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. Ketidaksamaan tersebut mencakup berbagai indikator penting, mulai dari jumlah Posyandu, data ibu hamil, anak yang mengalami kekurangan gizi, hingga keluarga yang masuk kategori rentan stunting.
Menurutnya, data yang akurat dan seragam merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Tanpa kesamaan data, setiap OPD berpotensi menyusun program berdasarkan acuan yang berbeda, sehingga efektivitas penanganan stunting menjadi kurang optimal.
“Data menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemerintah. Kalau data yang digunakan berbeda, tentu akan berdampak pada perencanaan dan penentuan sasaran program,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan jumlah sasaran dapat memengaruhi banyak aspek, mulai dari besaran anggaran yang dialokasikan, distribusi bantuan kepada masyarakat, hingga pelaksanaan intervensi di lapangan. Akibatnya, terdapat risiko bantuan tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan atau justru terjadi tumpang tindih program antarinstansi.
Karena itu, Sri Puji mendorong seluruh perangkat daerah untuk menggunakan basis data yang sama sebagai acuan bersama dalam menyusun dan menjalankan program penanganan stunting. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak memiliki informasi yang seragam.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Data Posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, dan keluarga rentan stunting harus sama agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penanganan stunting bukan semata persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, sanitasi, hingga pola asuh keluarga. Oleh sebab itu, koordinasi antar-OPD menjadi kunci agar setiap program saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Semua pihak harus memiliki pemahaman dan data yang sama agar langkah yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Selain sinkronisasi data antarinstansi, Sri Puji juga menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Ia menilai pemerintah perlu melibatkan seluruh unsur di tingkat bawah, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, hingga kader Posyandu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, data yang dihimpun dari lapangan harus melalui proses verifikasi dan integrasi sehingga menghasilkan satu basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam menyusun kebijakan maupun menentukan prioritas intervensi.
Ia menambahkan bahwa akurasi data akan sangat menentukan keberhasilan berbagai program penurunan stunting. Semakin tepat data yang dimiliki, semakin besar pula peluang program pemerintah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Yang paling penting adalah memastikan program yang dibuat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda juga mendorong terwujudnya sistem satu data hingga tingkat kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Sistem tersebut diharapkan mampu menghilangkan perbedaan informasi yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program.
Melalui sinkronisasi dan pembaruan data secara berkelanjutan, Sri Puji berharap seluruh OPD dapat bergerak dengan arah yang sama dalam mendukung target percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda. Dengan data yang akurat, program yang terintegrasi, serta koordinasi yang kuat, upaya pemerintah diyakini akan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (Adv)
