DIGTALPOS.com, Samarinda – Besarnya anggaran belanja pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, dalam sebuah diskusi publik yang membahas arah pembangunan Kota Tepian ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Abdul Rohim saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Samarinda sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kaltim” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Samarinda di Aula S1 PIN Universitas Mulawarman, Sabtu (24/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri mahasiswa, akademisi, dan sejumlah tokoh masyarakat itu, Abdul Rohim menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka capaian administratif semata. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, sebagian besar indikator pembangunan memang telah mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun demikian, capaian tersebut belum tentu sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Belanja pemerintah besar, tetapi dampaknya tidak selalu dirasakan masyarakat. Ini yang perlu dikritisi bersama,” tegas Abdul Rohim di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, pembangunan daerah seharusnya mampu menghadirkan perubahan konkret, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui persentase capaian program atau serapan anggaran yang tinggi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai laporan terlihat baik di atas kertas, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi sekaligus ekonom Hairul Anwar turut memberikan pandangannya terkait tantangan pembangunan di Samarinda. Ia menyoroti tingginya harga satuan berbagai kebutuhan di Kota Samarinda yang dinilai dapat memengaruhi efisiensi pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Hairul, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Abdul Rohim menambahkan, posisi Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menjadikan kota ini memiliki tanggung jawab besar sebagai wajah pembangunan daerah. Terlebih, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda dituntut mampu menjadi daerah penyangga yang maju, tertata, dan memiliki kualitas pelayanan publik yang baik.
Karena itu, ia berharap arah pembangunan ke depan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengejar target statistik atau pencitraan angka pembangunan.
“Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, melalui forum diskusi tersebut, KAMMI Samarinda menegaskan pentingnya ruang evaluasi pembangunan yang terbuka dan kritis. Organisasi mahasiswa itu menilai partisipasi publik menjadi faktor penting dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang menyoroti persoalan pembangunan kota, mulai dari infrastruktur, tata kelola anggaran, hingga pelayanan publik di Samarinda.
