DIGITALPOS.com — Arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mulai menemukan bentuk yang lebih jelas. Di tengah ambisi besar pemerintah menjadikannya sebagai solusi nasional untuk persoalan gizi, kini muncul penegasan penting: program ini tidak ditujukan untuk semua anak, melainkan difokuskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas utama MBG adalah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Penekanan ini menjadi titik krusial dalam perjalanan program, yang sebelumnya kerap dipahami sebagai bantuan bersifat universal.
Perubahan pendekatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis agar program tidak sekadar membagikan makanan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kelompok paling rentan. Pemerintah ingin memastikan setiap bantuan yang disalurkan mampu menjawab persoalan mendasar, yakni ketimpangan akses terhadap gizi yang layak.
Arahan Presiden ini langsung ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya siap mengimplementasikan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Menurutnya, fokus utama kini bukan lagi kuantitas distribusi, melainkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan bantuan benar-benar menyentuh anak-anak yang hidup dalam keterbatasan akses gizi,” ujarnya.
Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 menunjukkan masih ada sekitar 7,8 juta anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Angka ini menempatkan Indonesia dalam jajaran lima besar negara dengan permasalahan gizi tertinggi di dunia.
Meski demikian, terdapat kabar positif. Prevalensi stunting atau tengkes berhasil ditekan hingga sekitar 19,8 persen pada 2024. Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya angka stunting nasional turun di bawah 20 persen.
Dadan menambahkan, kebijakan BGN pada 2026 akan disesuaikan dengan arahan Presiden, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan serta efektivitas program. Langkah konkret pun mulai disiapkan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan pihaknya tengah membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat. Tim ini bertugas menyaring dan memetakan calon penerima agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran.
Rencananya, tim tersebut mulai bekerja pekan depan dengan melakukan survei awal di wilayah DKI Jakarta. “Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” kata Nanik.
Di sisi lain, kalangan akademisi menilai langkah pemerintah ini sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai kebijakan ini sebagai sinyal kuat perlunya penataan ulang program.
Menurut Lina, sejak awal tujuan MBG sudah jelas, yakni menyediakan makanan bergizi gratis. Namun dalam implementasinya, penentuan sasaran penerima menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program.
“Ini memang sudah saatnya dievaluasi agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak berjalan terlalu umum,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa penajaman sasaran, bantuan berpotensi tidak maksimal dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Program ini, lanjut Lina, seharusnya difokuskan pada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Tak hanya faktor ekonomi, ia juga menyoroti persoalan akses sebagai hambatan utama. Banyak anak di daerah tertentu kesulitan mendapatkan makanan bergizi bukan semata karena kemiskinan, tetapi juga karena keterbatasan geografis dan infrastruktur.
“Yang dimaksud akses itu bisa karena jarak yang jauh atau kondisi wilayah. Ini yang harus menjadi fokus, seperti yang diinginkan Presiden,” jelasnya.
Untuk memperkuat ketepatan sasaran, Lina juga mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai dasar penentuan penerima manfaat MBG.
Dengan penajaman kebijakan ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi program populis, tetapi juga solusi nyata dalam menekan angka kekurangan gizi dan stunting di Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. (*)
