DIGTALPOS.com, Samarinda — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 mulai tancap gas.
Mereka menggelar rapat internal di Gedung E DPRD Kaltim untuk menyusun agenda kerja selama 40 hari ke depan. Masa kerja yang terbilang singkat itu akan dimanfaatkan secara optimal.
Pansus berencana menggelar pembahasan maraton bersama sejumlah pihak terkait, mulai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Bank Indonesia (BI).
Ketua Pansus RPJMD 2025–2029, Syarifatul Syadiah, memimpin langsung rapat tersebut. Turut hadir sejumlah anggota pansus, antara lain Sapto Setyo Pramono (Golkar), Agusriansyah Ridwan (PKS), dan beberapa legislator lainnya.
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyusun strategi, agar visi-misi gubernur bisa selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujar Syarifatul, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan, salah satu agenda penting ke depan yakni mengundang Bappeda sebagai leading sector penyusunan RPJMD. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim juga akan dikaji bersama BPS dan BI.
“Kita ingin melihat data proyeksi mereka, termasuk program prioritas seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Semuanya harus terukur, agar capaian program dapat dipastikan,” tegasnya.
Menurut Syarifatul, keakuratan data menjadi kunci utama dalam penyusunan RPJMD. Hal ini penting agar program-program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan tak tumpang tindih dengan program serupa yang dijalankan pemerintah kabupaten dan kota.
“Seperti soal BPJS Kesehatan, kemarin sempat dibahas siapa yang sebenarnya menggratiskan. Kabupaten dan kota kan juga menggratiskan. Jangan sampai nanti provinsi juga menjalankan program yang sama. Maka dari itu, data penerima manfaat harus akurat,” jelasnya.
Untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, Pansus berencana menggelar rapat koordinasi antara Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim. Selain itu, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta juga akan dilakukan, guna memastikan substansi RPJMD sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kita akan bawa juga tim dari Bappeda ke Jakarta. Setelah paripurna, hasilnya akan difasilitasi kembali oleh Kemendagri untuk direview,” imbuhnya.
Ketika ditanya apakah waktu 40 hari cukup untuk menyelesaikan tugas berat ini, Syarifatul tetap optimistis. Meski demikian, ia mengakui bahwa semua pihak harus bekerja ekstra keras.
“Kami butuh kerja keras dari tim pakar. Setelah bimbingan teknis empat hari ke depan, kita langsung masuk ke penyusunan draft untuk dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua berbasis data, supaya program yang dijalankan benar-benar terukur dan tepat sasaran,” paparnya.
Syarifatul berharap, dengan pendekatan berbasis data dan sinergi lintas lembaga, RPJMD Kaltim 2025–2029 bisa menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kapasitas anggaran daerah. (Adv)
