DIGTALPOS.com, Samarinda – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut memicu sorotan DPRD Kaltim yang mempertanyakan efektivitas langkah penanganan serta penjelasan Pertamina terkait ketersediaan dan penyaluran BBM kepada masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai persoalan antrean BBM belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan menjanjikan penambahan kuota, tetapi juga harus disertai evaluasi terhadap sistem distribusi di lapangan.
Giaz menegaskan, selama masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, berarti masih ada persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Karena itu, Pertamina diminta tidak hanya berfokus pada jumlah pasokan, tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Jika masyarakat masih mengantre, saya belum puas dengan penjelasan Pertamina. Penambahan kuota memang penting, tapi distribusinya juga harus dievaluasi,” jelasnya, Minggu (15/11).
Ia menyebutkan, DPRD Kaltim tetap berupaya memperjuangkan tambahan kuota BBM melalui koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih mengalami antrean panjang.
Namun, menurut Giaz, penambahan kuota tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan pembenahan mekanisme penyaluran. Sebab, ketersediaan BBM dalam jumlah besar belum tentu menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi jika distribusinya masih mengalami hambatan.
Karena itu, ia mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan pasokan, pola distribusi, hingga pengawasan penyaluran BBM di setiap wilayah. Dengan demikian, penyebab utama terjadinya antrean dapat diketahui dan ditangani secara tepat.
DPRD Kaltim juga tidak menutup kemungkinan kembali memanggil Pertamina bersama instansi terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP). Langkah tersebut akan ditempuh apabila persoalan antrean masih terus berulang dan belum menunjukkan penyelesaian yang nyata.
“Kalau antrean masih terjadi, kami akan panggil lagi pihak terkait dan menggelar RDP. Persoalan ini harus dituntaskan sampai masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Giaz berharap koordinasi antara DPRD Kaltim, pemerintah pusat, BPH Migas, dan Pertamina dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia ingin solusi yang dihasilkan tidak berhenti pada penambahan kuota maupun pembahasan dalam forum rapat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan mudah diperoleh ketika dibutuhkan. Jangan sampai persoalan distribusi terus berulang sehingga aktivitas warga maupun kegiatan ekonomi terganggu hanya karena sulit mendapatkan bahan bakar.
DPRD Kaltim pun berharap pembenahan sistem penyaluran menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait agar persoalan antrean BBM di Benua Etam dapat segera teratasi. Dengan distribusi yang lebih teratur dan pengawasan yang optimal, masyarakat diharapkan tidak lagi harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM. (Adv/Ry)













