DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda, terlebih gangguan kelistrikan terjadi di tengah musim kemarau dan meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta PT PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar dugaan.
“Saat ini, di tengah bencana karhutla yang ada di Kota Samarinda, kita juga terancam dengan adanya mati listrik di beberapa wilayah,” kata Deni, Selasa (15/9/2026).
Deni menjelaskan, DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai penanganan karhutla. Persoalan kelistrikan kemudian menjadi perhatian berikutnya karena pemadaman terjadi di sejumlah kawasan.
Komisi III DPRD Samarinda pun berencana meminta penjelasan langsung dari manajemen PLN mengenai kondisi sistem kelistrikan, termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan hingga pemadaman bergilir.
Menurut Deni, penjelasan tersebut penting agar DPRD memiliki gambaran utuh mengenai persoalan kelistrikan yang terjadi. Dengan informasi yang jelas, pemerintah daerah juga dapat memberikan keterangan yang tepat kepada masyarakat.
“Kalau kita berbicara pasokan atau supply batu bara, saya kira kita ini adalah daerah penghasil batu bara. Semestinya kita tidak ada keraguan terhadap pasokan atau supply batu bara,” tegasnya.
Meski demikian, Deni menegaskan pihaknya belum menyimpulkan bahwa gangguan listrik tersebut berkaitan dengan persoalan pasokan batu bara. DPRD masih menunggu penjelasan dari PLN untuk memastikan faktor yang sebenarnya menjadi penyebab pemadaman.
Ia menilai, berbagai kemungkinan perlu terlebih dahulu dikonfirmasi berdasarkan data teknis dan kondisi di lapangan. DPRD tidak ingin membuat kesimpulan sebelum mendapatkan informasi langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dan data terkait sistem kelistrikan.
Deni juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat. Gangguan listrik dinilai dapat menambah beban warga di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi Samarinda, termasuk ancaman karhutla dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Komisi III memilih untuk menunggu hasil pertemuan dengan PLN sebelum menentukan langkah selanjutnya. DPRD berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara transparan sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
Deni mengatakan pemanggilan terhadap pihak PLN telah dilakukan. Dalam waktu dekat, DPRD Samarinda akan bertemu dengan manajemen PLN untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan serta penyebab terjadinya pemadaman di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin berspekulasi. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, terutama ketika gangguan listrik terjadi berulang di sejumlah kawasan.
“Yang pasti, supaya kita jelas, kita tidak ingin meraba-raba penyebabnya apa, tapi kita ingin konkret. Jawabannya jelas sesuai dengan fakta dan data yang ada,” pungkasnya. (Adv)
