DIGTALPOS.com, Samarinda – Aktivitas vulkanik di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, enam gunung api dilaporkan mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena tersebut tidak hanya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, tetapi juga memunculkan seruan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menilai rangkaian erupsi tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari sisi kebencanaan dan geologi. Menurutnya, peristiwa alam itu juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan refleksi serta introspeksi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini dijalankan.
Berdasarkan pemantauan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), gunung api yang dilaporkan mengalami aktivitas erupsi tersebut meliputi Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gunung Bromo serta Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Karangetang di Sulawesi Utara.
Aktivitas sejumlah gunung tersebut berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Data sementara mencatat sekitar 127.400 warga terdampak yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 21.350 orang harus dievakuasi dan menempati 327 titik pengungsian.
Abu vulkanik dari aktivitas erupsi juga dilaporkan menjangkau wilayah dengan jarak sekitar 3 hingga 18 kilometer, bergantung pada kekuatan erupsi serta arah dan kecepatan angin. Tingkat aktivitas masing-masing gunung berada pada level yang berbeda, mulai dari Waspada hingga Siaga.
Sani mengatakan situasi tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena masyarakat yang berada di sekitar kawasan gunung api menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak langsung.
“Enam gunung api meletus hampir bersamaan adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Ini patut dijadikan peringatan agar kita semua, terutama pemerintah dari pusat hingga daerah, lebih banyak mohon ampun pada Tuhan dan melakukan introspeksi diri secara mendalam. Coba sesekali lihat dengan hatimu,” ujar Sani di Samarinda, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keseimbangan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus tetap mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem.
Sani pun mendorong pemerintah untuk berani mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar terhadap kebijakan yang telah berjalan.
“Kita harus bertanya jujur: apakah kebijakan pengelolaan sumber daya alam kita sudah menjaga kelestarian lingkungan? Apakah sudah ada dampak yang dirasakan masyarakat selaku pemilik sah tanah air Indonesia? Apakah keadilan sosial bagi warga di zona bahaya sudah terjamin? Semua ini harus dievaluasi ulang dan direnungi dalam-dalam,” tegasnya.
Ia menilai penanganan bencana tidak seharusnya hanya berorientasi pada respons setelah kejadian. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi dengan melakukan pemetaan risiko secara berkala, memperkuat sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan memiliki pemahaman yang cukup mengenai potensi ancaman.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diminta menjadikan keselamatan warga sebagai salah satu pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Sani juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Menurutnya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, upaya penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan. Tim gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pemantauan kondisi lapangan, serta distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berada di pengungsian.
Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api juga diminta tidak mengabaikan peringatan petugas. Warga diimbau mengikuti informasi resmi dari otoritas kebencanaan dan vulkanologi, menghindari zona yang telah ditetapkan berbahaya, serta segera melakukan evakuasi apabila mendapat instruksi resmi.
Aktivitas vulkanik keenam gunung tersebut masih menjadi perhatian dan terus dipantau oleh tim terkait. Warga di kawasan rawan bencana diminta tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan selalu bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya erupsi susulan.
Bagi Sani, rangkaian peristiwa tersebut pada akhirnya bukan hanya soal bagaimana manusia menghadapi bencana, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan alam.
“Pembangunan harus berjalan, tetapi jangan sampai kita kehilangan keseimbangan. Alam harus dijaga, masyarakat harus dilindungi, dan kebijakan harus terus dikoreksi ketika dampaknya justru merugikan rakyat,” pungkasnya. (Adv)
