DIGTALPOS.com, Samarinda – Upaya meningkatkan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan. Selain persoalan dukungan anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengikuti program KB dinilai menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan program KB gratis pada dasarnya merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda memiliki peran dalam melaksanakan pelayanan KB kepada masyarakat di tingkat daerah.
“KB gratis itu sebenarnya dari pemerintah pusat, BKKBN. Dinas di daerah hanya sebagai pelaksana,” ujar Sri Puji, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut mencakup berbagai bentuk pelayanan, termasuk penyediaan alat kontrasepsi serta pemberian insentif yang didukung melalui anggaran BKKBN.
Sri Puji menyebut Dinas P2KB Samarinda memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah pusat disebut belum seluruhnya terealisasi sehingga pelaksanaan sejumlah program tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan yang tersedia.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan program KB tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran. Tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menjadi peserta KB juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong.
Salah satu kelompok yang dinilai masih sulit dijangkau adalah kaum laki-laki. Menurut Sri Puji, mengajak para suami untuk ikut berperan dalam program KB membutuhkan pendekatan dan sosialisasi yang lebih intensif.
“Menjaring masyarakat, termasuk bapak-bapak, untuk mau ikut KB itu tidak mudah,” katanya.
Berbagai langkah sosialisasi selama ini telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui Posyandu. Namun, partisipasi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan, dinilai masih belum optimal.
Karena itu, Sri Puji mendorong agar edukasi mengenai KB tidak hanya dilakukan setelah pasangan menikah atau ketika sudah memiliki anak. Menurutnya, pemahaman tentang perencanaan keluarga sebaiknya diberikan sejak seseorang masih berstatus calon pengantin.
Ia menilai puskesmas dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memberikan edukasi tersebut kepada pasangan yang akan menikah.
“Seharusnya sosialisasi pentingnya KB dilakukan sejak calon pengantin di puskesmas, sebelum menikah,” jelasnya.
Edukasi tersebut tidak hanya sebatas mengenalkan alat kontrasepsi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai perencanaan kehamilan, usia ideal memiliki anak, jarak kelahiran, hingga berbagai pilihan metode kontrasepsi yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan.
Dengan pemahaman yang diberikan sejak sebelum menikah, pasangan diharapkan dapat memiliki gambaran yang lebih matang mengenai kehidupan keluarga yang akan dijalani. Perencanaan tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta menciptakan keluarga yang lebih berkualitas.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga memiliki ruang untuk membantu penguatan program KB melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, dukungan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Sri Puji menyebut pemerintah daerah saat ini menghadapi banyak kebutuhan pembangunan yang sama-sama membutuhkan pembiayaan. Mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur hingga program kesehatan dan kependudukan.
“Ini tantangannya karena prioritas banyak, mulai dari renovasi sekolah sampai program KB, sementara anggarannya sama-sama terbatas,” pungkasnya. (Adv)
