DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Hingga Mei 2024, 24 proyek multi years di Kutai Timur (Kutim) masih terkatung-katung tanpa ada yang rampung. Ketua DPRD Kutim, Joni, mengungkapkan kekhawatirannya kepada awak media mengenai hal ini.
Joni, yang merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam memanfaatkan anggaran pembangunan. Ia memperingatkan Pemkab Kutim, jika masalah ini tidak segera diatasi, bisa berakibat pada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Proyek-proyek besar ini mulai dikerjakan sejak tahun 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,483 triliun. Namun, banyak dari proyek-proyek tersebut yang progresnya belum mencapai 50 persen.
“Masalahnya semakin rumit dengan rendahnya kesiapan kontraktor atau pihak ketiga, seperti pengadaan Batching Plant, mobilisasi alat berat, dan ketersediaan material konstruksi,” jelas Joni.
Joni menambahkan bahwa beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek ini tampaknya berutang kepada Pemkab Kutim, karena meskipun telah menerima sejumlah dana, progres pekerjaannya masih sangat minim.
“Kami akan melakukan inspeksi mendadak ke semua lokasi proyek multi years untuk mengevaluasi progres dan kondisi lapangan,” kata Joni.
Menjelang perumusan rancangan APBD Perubahan 2024, DPRD Kutim berencana memanggil beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dirancang nantinya sesuai dengan kondisi riil proyek-proyek yang ada.
“Jika pemerintah tetap memaksa meminta anggaran tambahan, kami akan menyusun perjanjian untuk memastikan penyelesaian proyek. Jika masalah ini tidak diatasi, pemerintah dan masyarakat yang akan dirugikan,” tegas Joni. (Adv)
