DIGTALPOS.com, Samarinda – Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Benua Etam mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim.
Temuan soal pengelolaan aset, piutang, hingga transparansi manajemen menjadi perhatian Komisi II yang membidangi persoalan ekonomi dan keuangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan mengatakan, pihaknya terus mendorong penyelesaian seluruh rekomendasi BPK yang menyangkut perusahaan daerah. Hal itu disampaikannya usai mendengar dua temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024.
“Ya, kami memang mencermati beberapa catatan penting dari BPK. Salah satunya terkait PT MBS dan Pelindo, juga manajemen Labuan Kariangau,” ujar Firnadi, Rabu (2/7/2025).
Tak hanya itu, menurut Firnadi, PT MMP yang hingga kini belum bisa merealisasikan piutang sebesar Rp 76 miliar ke kas daerah. Kondisi ini, kata Firnadi, cukup memprihatinkan karena menyangkut hak daerah yang belum terserap.
Firnadi menjelaskan, Komisi II telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa perusahaan terkait, salah satunya PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Dalam kunjungan tersebut, dirinya mendalami langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan catatan BPK.
“Kita sudah dengarkan penjelasan dari MBS dan Pelindo. Mereka menyatakan persoalan itu sudah ditindaklanjuti. Salah satunya terkait pencatatan aset dan besaran modal yang disertakan. Namun kami tetap minta itu dikawal sampai benar-benar tuntas,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan seperti ini nyaris terjadi di hampir semua perusahaan daerah. Penyebab utamanya adalah belum tuntasnya penyerahan aset dari pemerintah daerah ke perusda, hingga membuat beban kinerja perusahaan makin berat.
Oleh karenanya, pentingnya menyelesaikan persoalan administrasi dan catatan BPK tanpa mengabaikan aspek bisnis. “Kami melihatnya dari dua sisi. Catatan BPK wajib dituntaskan, tapi roda bisnis perusahaan juga tidak boleh mandek. Peluang yang ada harus tetap ditangkap,” ucapnya.
Agar, lanjut dia, ke depan BUMD di Kaltim bisa lebih profesional dalam menjalankan operasionalnya. “Perusda jangan jalannya di susah. Kita ingin mereka mampu bersaing dan menyumbang secara nyata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kuncinya. (Adv)
