DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Suasana hangat penuh keakraban mewarnai acara buka puasa bersama yang digelar Pemerintah Kota Bontang bersama puluhan jurnalis. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Bontang di Jalan Awang Long, Bontang Utara, Rabu (4/3/2026).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris. Turut hadir pula anggota DPRD Bontang Heri Keswanto serta sejumlah tokoh masyarakat Kota Taman. Selain menjadi ajang silaturahmi di bulan Ramadan, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka antara pemerintah dan insan pers terkait berbagai program pembangunan di Kota Bontang.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Neni memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Salah satunya terkait rencana konektivitas Bendungan Sungai Bontang dengan Water Treatment Plant (WTP) Kanaan guna memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Neni juga menyinggung persoalan kemunculan buaya di kawasan Selambai yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Wilayah Pesisir, untuk mencari solusi terbaik dalam penanganannya.
“Rupanya buaya di Kota Bontang itu banyak jenisnya yang bersifat amfibi, bisa hidup di darat maupun di muara sungai. Namun di laut mereka tidak kuat, sehingga tidak sampai ke wilayah Beras Basah,” jelas Neni.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan media.
Menurutnya, peran media sangat vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di era keterbukaan informasi saat ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman jurnalis yang telah meluangkan waktu hadir. Kita ini sama-sama mengelola isu publik. Pemerintah tidak bisa disebut kuat hanya karena APBD atau keberadaan industri, tetapi karena informasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah membuka ruang kritik sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan.
“Pemerintah tidak boleh anti kritik. Justru kami berharap teman-teman media bisa memberikan masukan jika ada kebijakan yang dinilai keluar dari rel visi dan misi, atau tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris juga memaparkan sejumlah capaian program selama satu tahun kepemimpinan bersama Wali Kota Neni. Salah satunya melalui program “Bontang Sehat untuk Semua” yang fokus pada transformasi sosial, termasuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang. Berdasarkan data sebelumnya, jumlah warga miskin tercatat mencapai sekitar 47 ribu orang. Namun setelah dilakukan pendataan ulang secara intensif oleh tim yang melibatkan sekitar 170 enumerator, angka tersebut berhasil diverifikasi menjadi sekitar 17 ribu orang.
“Kalau dihitung secara persentase, sekarang berada di kisaran 9 sampai 10 persen. Ini tentu belum ideal, karena untuk kota industri seperti Bontang seharusnya bisa ditekan hingga sekitar 5 persen,” jelasnya.
Agus Haris menegaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat, telah bersepakat untuk terus menekan angka kemiskinan tersebut melalui berbagai program intervensi yang telah disiapkan. (*)
