DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Selama masa reses di setiap daerah pemilihan (Dapil), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah menerima berbagai usulan dari masyarakat, dengan fokus utama pada masalah infrastruktur yang terus menjadi keluhan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim, Arang Jau, mengungkapkan bahwa banyak usulan yang diterima saat reses berkisar pada kebutuhan perbaikan infrastruktur, termasuk permintaan untuk pembuatan jalan setapak.
“Banyak permintaan terkait infrastruktur saat kami turun ke lapangan, termasuk usulan untuk membuat jalan kebun. Namun, kami menghadapi kendala karena lahan yang diminta adalah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan Kawasan Budidaya Tanaman Hutan (KBNK),” jelas Arang, pada Rabu (24/07/2024).
Arang menegaskan bahwa permintaan tersebut sulit dipenuhi karena lahan yang dimaksud termasuk dalam kawasan yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kalau lahan tersebut berada di KBNH, kami mungkin bisa membantu menggunakan anggaran pokir kami. Namun, karena lahan tersebut adalah KBK, kami tidak dapat melakukan pekerjaan di sana,” tambahnya.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga banyak yang mengusulkan bantuan di sektor pertanian. Usulan tersebut meliputi permintaan untuk pupuk, racun, perontok padi, bibit sapi, serta bibit buah-buahan.
“Kami akan sesuaikan dengan yang prioritas benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kami akan memasukkan hasil reses ini ke dalam anggaran pokir sebagai tindak lanjut dari usulan masyarakat,” jelasnya.
Hasil dari reses ini akan diakomodasi dalam anggaran pokir masing-masing dewan sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat. (Adv)
